Pilpres 2019

AHY dan Bima Arya Minta BPN Prabowo-Sandiaga ke MK untuk Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2019

AHY mengatakan, setiap Pemilu tidak pernah sederhana dan selalu saja hadir berbagai dinamika serta permasalahan

AHY dan Bima Arya Minta BPN Prabowo-Sandiaga ke MK untuk Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2019
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Politikus PAN Bima Arya bersama Agus Harimurti Yudhoyono di Masjid Biru atau Masjid Atthohirin di Jalan Raya Ciawi - Sukabumi, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kamis (22/3/2018). 

Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan politikus PAN Bima Arya meminta Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga untuk menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengatasi dugaan kecurangan hasil Pilpres 2019

AHY mengatakan, setiap Pemilu tidak pernah sederhana dan selalu saja hadir berbagai dinamika serta permasalahan.

Sehingga, jika ada pihak yang menemukan kecurangan dalam proses Pilpres 2019, maka adukan hal tersebut dengan cara-cara yang konstitusional. 

"Kalaupun masih ada yang belum sepakat dengan hasil tersebut (pengumuman KPU nanti), masih tersedia ruang proses yang bisa dilalui, tiga hari setelah tanggal 22 Mei bisa melakukan gugatan kepada MK. Tentunya disertakan bukti," papar AHY setelah melakukan pertemuan forum Bogor dengan sejumlah kepala daerah di Museum Kepresidenan Balai Kitri pada Rabu (15/5/2019) sore.

Prabowo Akan Menolak Hasil Perhitungan Suara KPU 22 Mei 2019, Ini Komentar Jokowi dan AHY

Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menegaskan, Partai Demokrat sejak awal menjaga komitmen dan jatidiri sebagai partai yang benar-benar menggunakan cara yang konstitusional, termasuk dalam kompetisi politik.

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dalam berdemokrasi. Kami juga mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat atau apalagi tindakan yang inkonstitusional," papar AHY. 

Ini Reaksi Presiden Jokowi Saat Tahu Oso Satu Geng Dengan Luhut dan Jenderal Hendropriyono

Hal senada juga diungkapkan polikus PAN Bima Arya yang juga merupakan Wali Kota Bogor.

Ia menyuarakan agar semua pihak yang menduga ada kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2019 untuk membawanya ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalaupun ada persoalan ya digugat ke MK, kalau bukan hukum berbicara, mau gimana lagi caranya? Jadi kita harus berpegangan pada konstitusi kita, pada undang-undang kita," ujar Bima Arya di tempat yang sama.

Ia menilai, pihak yang menempuh jalur hukum yang benar dalam mengatasi dugaan  kecurangan  Pilpres 2019, maka sama saja menunjukkan cara berpolitik kepada masyarakat secara baik dan benar. 

Halaman
1234
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved