Pilpres 2019

Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu, KPU Tantang BPN Prabowo-Sandi Adu Data Rekapitulasi

KPU tantang BPN Prabowo-Sandi adu data rekapitulasi, dan disisi lain Prabowo Subianto tolak hasil penghitungan suara KPU Pemilu 2019.

Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu, KPU Tantang BPN Prabowo-Sandi Adu Data Rekapitulasi
Wartakotalive.com/KPU
BPN Prabowo-Sandi menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dan mengklaim pihaknya menang 54,24 persen. Sementara itu, hasil real count form C1 KPU sampai Rabu (15/5/2019) menjunjukkan, pasangan Jokowi-Amin meraih 56,24 persen dan Prabowo-Sandi meraih 44,76 persen. 

PIHAK Komisi Pemilihan Umum atau KPU tantang BPN Prabowo-Sandi adu data rekapitulasi, namun di sisi lain calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto tolak hasil penghitungan suara KPU Pemilu 2019.

Turut serta, dari pihak BPN Prabowo-Sandi pertanyakan urutan rekapitulasi Pemilu 2019.

WartaKotaLive melansir Kompas.com, Komisi Pemilihan Umum menantang badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk adu data di rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menanggapi sikap BPN yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU.

Dua Pelaku Judi Online di Warnet Diringkus Polisi

Lewat Ekspedisi Ramadan IZI Distribusikan 15.000 Paket Ramadan

Ratna Sarumpaet Bilang Pejabat Publik Tidak Boleh Bohong, Kalau Public Figure Boleh

Wahyu menilai sikap BPN tersebut tidak sejalan dengan sikap saksi mereka yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Kantor KPU.

Menurut dia, sejauh ini saksi dari Prabowo-Sandi belum pernah menyandingkan data hasil pilpres milik mereka di tiap provisi yang diklaim berbeda dengan hasil penghitungan KPU.

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Padahal, lanjut Wahyu, rapat itu harusnya menjadi ajang adu data bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu.

Setiap saksi dari pasangan calon maupun partai politik bisa mengkroscek lagi hasil rekapitulasi KPU dengan data yang masing-masing telah mereka pegang.

"Membangun narasi kecurangan di luar rapat pleno rekapitulasi justru dikhawatirkan akan memperkeruh nalar publik. Harusnya sampaikan saja di rapat pleno jika ada data yang berbeda," kata dia.

Halaman
1234
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved