Kemendagri Tegaskan Pegawainya Dilarang Terima Parcel Lebaran

Kemendagri melarang pegawainya untuk menerima gratifikasi terkait dengan hari raya keagamaan.

Kemendagri Tegaskan Pegawainya Dilarang Terima Parcel Lebaran
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Ilustrasi sejumlah paket parcel mulai dijual kalangan masyarakat dan penjual parcel. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang pegawainya untuk menerima gratifikasi terkait dengan hari raya keagamaan.

Salah satunya dilarang menerima parcel atau bingkisan Hari Raya Lebaran.

"Kami menindaklanjuti surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Pencegahan Gratifikasi."

"Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 356/3814/SJ tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan tertanggal 14 Mei 2019," kata Hadi Prabowo, Sekjen Kemendagri, di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Penjelasan Lengkap Kenapa Angka Klaim Kemenangan Prabowo di Pilpres 2019 Bisa Berubah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan.

"Yaitu yang pertama, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara Lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Hadi.

Adian Napitupulu Tak Setuju Wiranto Bentuk Tim Asistensi Hukum untuk Kaji Ucapan Para Tokoh

Permadi Dijadwalkan Diperiksa Polisi Terkait Pernyataan Soal Revolusi pada Hari Ini

Lalu, mengajukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.

Anies Baswedan Harap Persija dan The Jakmania Tak Perlu Khawatir Meski Lahan Stadion BMW Sengketa

Emha Ungkap Tantangan pada Jokowi dan Prabowo Berani Hitung Ulang Terbuka Dipantau Layar Lebar

Baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

"Lalu yang kedua, dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik," jelasnya.

Kemudian, yang ketiga, bagi yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan kepada KPK.

Dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud.

Rizal Ramli Ungkap Pemimpin Harus Utamakan Keinginan Rakyat seperti Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved