Mudik Lebaran

Ini Penjelasan Lengkap Kenapa THR PNS, Polri, TNI, dan Pensiunan Tidak Akan Cair 24 Mei Ini

Ini Penjelasan Lengkap THR dan Gaji ke-13 ASN, Polri, TNI, dan Pensiunan Tidak Akan Cair 24 Mei Ini.

Ini Penjelasan Lengkap Kenapa THR PNS, Polri, TNI, dan Pensiunan Tidak Akan Cair 24 Mei Ini
Warta Kota/Henry Lopulalan
Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) usai membuka Rakernas Korpri 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/2/2019). 

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta dilakukan perubahan pada pasal 10 ayat 2 di masing-masing PP tersebut.

Permohonan Mendagri ini tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 2019 bernomor 188.31/3746/SJ.

Surat ini ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam surat tersebut, Tjahjo meminta agar segera mengubah pasal 10 ayat 2 supaya pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR tepat waktu.

Sebagai catatan, pada pasal 10 ayat 2 kedua PP memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

 Masih Ingat Sumanto si Pemakan Mayat? Sudah 18 Tahun Huni RSJ, Ramadan 1440 H Akan Lakukan Ini

 Anak Pedagang yang Hidup Pas-Pasan Dapat Nilai 100 di Seluruh Mata Pelajaran Ujian Nasional (UN) SMA

 Tahun Berapa Anda Lahir di Kalender Hijriyah? Ini Daftar Lengkap dan Perbandingannya dengan Masehi

 Ikatan Dokter Indonesia Akhirnya Bicara Soal Kontroversi Ani Hasibuan Terkait Ratusan KPPS Meninggal

 Viral Jenazah Anak Kecil Ditinggal Terbang, Ini Klarifikasi Lengkap Pihak Lion Air

 Pengasuh Rafathar Kembalikan Barang Pemberian Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ada Apa?

 Hubungan Istimewa Antara Ratna Sarumpaet & Rocky Gerung Terungkap dalam Persidangan

"Ini akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 dan THR tidak tepat waktu, seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Mengingat penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama," tulis Tjahjo dalam suratnya.

Untuk menghasilkan Perda, pemda harus membahas bersama dengan DPRD. Mendagri melihat dengan kondisi pasca pemilu serta Ramadan, tidak akan efektif menghasilkan perda dalam waktu singkat.

Padahal, pencairan THR paling lambat 10 hari sebelum perayaan Lebaran.

Aturan itu juga timpang dengan pencairan THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN. Dimana Pasal 10 ayat 1 dari kedua PP menyebut pemberian THR dan gaji ke-13 dari APBN cukup menggunakan peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Beleid PMK lebih mudah dihasilkan dibandingkan Perda, karena PMK cukup dibahas di Kementerian Keuangan saja.

 Masih Ingat Sumanto si Pemakan Mayat? Sudah 18 Tahun Huni RSJ, Ramadan 1440 H Akan Lakukan Ini

 Anak Pedagang yang Hidup Pas-Pasan Dapat Nilai 100 di Seluruh Mata Pelajaran Ujian Nasional (UN) SMA

 Tahun Berapa Anda Lahir di Kalender Hijriyah? Ini Daftar Lengkap dan Perbandingannya dengan Masehi

 Ikatan Dokter Indonesia Akhirnya Bicara Soal Kontroversi Ani Hasibuan Terkait Ratusan KPPS Meninggal

 Viral Jenazah Anak Kecil Ditinggal Terbang, Ini Klarifikasi Lengkap Pihak Lion Air

 Pengasuh Rafathar Kembalikan Barang Pemberian Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ada Apa?

 Hubungan Istimewa Antara Ratna Sarumpaet & Rocky Gerung Terungkap dalam Persidangan

Halaman
1234
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved