Fadli Zon Absen, Ketua DPR Sebut Fahri Hamzah Tak Ada di Ruangan Ini Jika Pemerintah Otoriter

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kallah hadir di acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR Bambang Soesatyo.  Fahri Hamzah juga tampak hadir, namun Wakil Ketua DPR Fadli Zon absen.

ACARA buka puasa bersama di rumah dinas DPR di Komplek Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Bambang Soesatyo pada Senin (13/5/2019) kemarin dihadiri sejumlah pejabat penting.

Selain Presiden dan Wakil Presiden, juga tampak hadir sejumlah pejabat tinggi negara.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sempat berkelakar soal pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap otoriter.

Dalam candanya, Bambang menyebut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, Fahri Hamzah merupakan salah satu politisi yang kerap melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah.

• Terkejut Dituduh Perekam Video Penggal Kepala Presiden, Guru Ini Khawatir Jadi Sasaran Kemarahan

• Tarif Kencan Rp 400 Ribu, Pembunuh Wanita di Apartemen Tangerang Ini Cuma Bawa Uang Rp 50 Ribu

• Berterima Kasih Ditetapkan Tersangka, Eggi Sudjana: Kalau Saya Ditahan, Ya Kriminalisasi Terjadi

Peristiwa tersebut terjadi saat Bambang menggelar buka puasa bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat tinggi negara di rumah dinas Ketua DPR, Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Awalnya, Bambang membahas soal isu people power.

Bambang mengatakan, saat ini tidak terdapat unsur yang dapat menyebabkan terjadinya "people power" atau pengerahan massa dalam jumlah yang besar.

Menurut Bambang, tidak terdapat tiga unsur yang menjadi pemicu terjadinya people power.

Ketiga unsur tersebut adalah tidak ada kegentingan yang memaksa, tidak ada krisis ekonomi yang parah dan kepemimpin nasional yang represif.

"Tentu kalau (pemerintah) otoriter, Pak Fahri Hamzah tidak ada di ruangan ini," ujar Bambang.

Mendengar hal itu, Presiden Jokowi hanya tersenyum.

"Kita lihat Pak Jokowi senyumnya ramah. Tidak pasang muka kenceng," ucap Bambang.

Politisi dari Partai Golkar itu pun menilai tidak alasan bagi siapapun saat ini untuk menciptakan people power atau pengerahan massa dalam jumlah yang besar.