Kasus Korupsi yang Seret Nur Mahmudi Terancam Dihentikan, Sudah 6 Kali Berkasnya Kena

Sampai saat ini, terhitung sudah enam kali jaksa dan penyidik Polresta Depok saling main pingpong terkait berkas perkara Nur Mahmudi

Kasus Korupsi yang Seret Nur Mahmudi Terancam Dihentikan, Sudah 6 Kali Berkasnya Kena
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail usai diperiksa di Mpolresta depok, Kamis (13/9/2018) tengah malam 

Hingga kini, pemberkasan kasus perkara korupsi mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan bekas Sekretaris Daerah (Sekda) Harry Prihanto yang merugikan negara sebesar Rp 10,7 miliar, terkesan mandek.

Penyebabnya, apa yang disangkakan oleh penyidik Unit Tipikor Polresta Depok hingga kini belum dapat dilengkapi.

"Berkas tersebut sudah kami kembalikan lagi ke Unit Tipikor Polresta Depok. Sebab apa yang kami berikan dalam petunjuk belum juga dilengkapi," ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Sufari saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/5/2019).

Sudah 6 Bulan Berlalu, Kasus Korupsi Nur Mahmudi Ismail Belum Dibawa ke Meja Hijau

Polresta Depok Lamban, Berkas Kasus Korupsi Nur Mahmudi Ismail Mandek 5 Bulan

Polresta Depok Limpahkan Kembali Berkas Kasus Dugaan Korupsi Nur Mahmudi Ismail ke Kejaksaan

Meski demikian, Sufari menolak merinci terkait petunjuk (P19) yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam menyelesaikan berkas perkara tersebut.

"Petunjuk yang kami berikan belum juga bisa dilengkapi. Maka dari itu, berkasnya kami serahkan kembali ke kepolisian," katanya.

Sampai saat ini, terhitung sudah enam kali jaksa dan penyidik Polresta Depok saling main pingpong terkait berkas perkara mantan Presiden Partai Keadilan (PK) yang kini berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Pemukul Saksi Nasdem Akhirnya Ditetapkan Menjadi Tersangka, Dikenai Pasal Penganiayaan

Ketika disinggung kemungkinan kasus yang menjerat Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto dihentikan karena berkas tak kunjung lengkap, Sufari tak menampiknya.

Menurutnya, kasus itu dapat dihentikan karena penanganan perkara tidak semuanya sama. Apalagi pihak penyidik sampai saat ini belum dapat melengkapi petunjuk yang diberikan jaksa.

"Bisa saja perkara tersebut (diterbitkan) SP3 (Surat Penghentian Penyidikan). Karena hal itu tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," katanya.

Kick Off Liga 1 Digelar Rabu (15/5), Arema FC Terpaksa Gantikan Persija Sebagai Laga Pembuka

Dengan pengembalian berkas itu, terhitung sudah sembilan bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka, Nur Mahmudi belum juga dapat dihadirkan ke ruang sidang.

Akibat kasus dugaan korupsi Jalan Nangka, kerugian negara untuk proyek pelebaran jalan dari APBD 2015 yang berlokasi di Kecamatan Tapos berdasarkan audit BPKP Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp 10,7 Miliar.

Nur Mahmudi dan Harry Prihanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Depok sejak 20 Agustus 2018.

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Wito Karyono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved