Hari Buruh Sedunia

May Day di Depok, Buruh Diimbau Jangan Turun ke Jalan

Pemerintah Kota Depok mengimbau setiap organisasi buruh agar tidak turun ke jalan-jalan di Kota Depok saat Peringatan Hari Buruh Internasional atau Ma

May Day di Depok, Buruh Diimbau Jangan Turun ke Jalan
Wartakotalive.com/Gopis Simatupang
Pemkot Depok bersama Polresta Depok, Kodim 0508/Depok, saat rapat bersama serikat buruh di Balai Kota Depok, Senin (29/4/2019). 

DEPOK, WARTAKOTALIVE.COM -- Pemerintah Kota Depok mengimbau setiap organisasi buruh agar tidak turun ke jalan-jalan di Kota Depok saat Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2019.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok, Manto Djorghi. Dia meminta agar peringatan May Day nanti diisi dengan seminar di ruangan tertutup membahas usulan revisi PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

"(Karena ) ada satu DPC (organisasi buruh) yang akan melakukan kegiatan saat May Day. Ini imbauan saja, bukan larangan," kata Manto di Balai Kota Depok, Jalan Raya Margonda, Senin (29/4/2019).

Mayoritas serikat buruh di Kota Depok, kata Manto, telah berkomitmen memeringati Hari Buruh Sedunia dengam beragam kegiatan positif seperti seperti jalan santai, penanaman pohon, dan menebar benih.

Pemerintah Kota Depok dan stakeholder lainnya, bilangnya, akan ikut dalam acara yang rencananya akan dilaksanakan pada Kamis (2/5/2019).

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno, menyambut baik imbauan pemerintah untuk tidak turun ke jalan karena memang sudah disepakati semua organisasi buruh Se-Depok.

Namun, ia menegaskan, pemerintah wajib memperhatikan nasib para buruh dan UMK jangan sampai tak dibayar.

"Itu kan imbauan pemerintah kota sangat penting, tapi tidak masalah kalau ada yang mau ke Jakarta, silakan saja," kata Wido.

Lebih lanjut, Wido mengatakan FSPMI Depok tetap akan turun ke jalan, yaitu ke Jakarta dengan membawa massa sebanyak 500 orang buruh untuk menuntut hak-hak buruh.

Wido mengemukakan aksi ke Jakarta tersebut untuk meminta pemerintah serius merivisi atau mencabut PP 78 Tahun 2015. Masih menurut Wido, PP tersebut merupakan bentuk perbudakaan modern, sebab itu PP 78 harus dicabut agar para buruh bisa hidup layak.

"Pemagangan kerja dan kontrak kerja kami harap dihapus, diharapkan semua buruh bekerja dengan status karyawan," tuntutnya. (gps)

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved