Pemilu 2019

Syarat Dilantik Pemenang Pemilu Wajib Serahkan Laporan Dana Kampanye Paling Lambat 2 Mei

Pemenang pemilu bisa gagal dilantik bila tidak menyerahkan laporan dana kampanye atau disebut LPPDK

Syarat Dilantik Pemenang Pemilu Wajib Serahkan Laporan Dana Kampanye Paling Lambat 2 Mei
Wartakotalive.com/Rangga Baskoro
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman saat berada di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/4). 

Salah satu syarat dilantik, bagi pemenang pemilu harus serahkan laporan dana kampanye. 

Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan kepada seluruh kontestan dalam Pemilu 2019 agar segera menyerahkan LPPDK - Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Pasalnya, apabila tidak diserahkan, pemenang pemilu dapat gagal dilantik.

Sanksi tersebut ditegaskan Arief tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sehingga, ketentuan tersebut mengikat mulai dari Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) maupun calon Legislatif baik Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

"Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye itu kalau dia tidak menyerahkan, maka keterpilihannya bisa dibatalkan. Jadi kalau laporan awal dana kampanye, dia tidak menyerahkan, keikutsertaan di dalam pemilu bisa dibatalkan, tetapi kalau pada laporan akhir, keterpilihannya bisa dibatalkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (26/4/2019).

Beredar Kabar 4 Anak Amien Rais Gagal Jadi Anggota DPR, Benarkah? Ini Penjelasan Elite DPP PAN

Kisah Bayi Dua Bulan Wafat di Dalam Pesawat AirAsia Usai Didoakan dan Dibacakan Surat Al-Fatihah

Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada seluruh kontestan dalam Pemilu Serentak 2019 agar segera menyerahkan LPPDK yang diperkirakan jatuh tempo pada Kamis (2/5/2019) mendatang.

Sebab, tidak ada toleransi bagi keterlambatan penyerahan LPPDK bagi siapa pun.

"Makanya saya ingin mengingatkan ketika memberikan pengerahan kepada peserta pemilu dan partainya mohon dipatuhi betul jadwalnya, serahkan tepat waktu jangan ada yg telat lagi karena tidak ada toleransi, pokoknya sesuai dengan waktu yang ditentukan," jelasnya.

Sementara itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ketentuan penyerahan LPPDK tertuang dalam Pasal 335, antara lain :

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved