Bawaslu Ingatkan Soal Kewajiban Tiap TPS untuk Menempelkan Salinan Hasil Penghitungan Suara

Jika PPS tidak melakukannya maka akan kenai ketentuan pasal 508, sepanjang ada temuan pengawas pemilu atau laporan masyarakat.

Bawaslu Ingatkan Soal Kewajiban Tiap TPS untuk Menempelkan Salinan Hasil Penghitungan Suara
Warta Kota/Muhammad Azzam
Ilustrasi. Suasana pemungutan suara. 

Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, mengingkatkan soal kewajiban Panitia Pemungutan Suara pemilu untuk mengumumkan salinan hasil penghitungan suara.

Menurut Puadi, kewajiban itu terdapat dalam Pasal 391 Undang undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

"PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum."

"Dalam pasal 391 UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan soal kewajiban itu. Jadi, saya ingatkan agar PPS menaatinya," ujar Puadi kepada Warta Kota, Selasa (23/4/2019).

Sementara pada pasal 508, memuat sanksi yang diberikan kepada penyelenggara, jika salinan tersebut tidak ditempel di tempat umum, seperti kantor desa atau kelurahan.

“Setiap anggota PPS yang *tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” isi pasal 508 UU No. 7 tahun 2017.

Untuk itu, imbuh Puadi, Bawaslu DKI Divisi Penindakan mengintruksikan kepada jajaran pengawas pemilu Bawaslu kota, Panwascam, PPL untuk melakukan pengawasan melekat, memastikan kepada PPS untuk mengumumkan salinan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS.

"Jika PPS tidak melakukannya maka akan kenai ketentuan pasal 508, sepanjang ada temuan pengawas pemilu atau laporan masyarakat," ungkapnya.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved