Pilpres 2019

Jimly Minta Prabowo Subianto Tak Ikuti Saran Amien Rais untuk Gunakan People Power karena Pilpres

Statement Pak Amien Rais untuk menggerakkan people power itu, itu hanya wanti-wanti aja untuk supaya KPU dan Bawaslu bekerja profesional

Jimly Minta Prabowo Subianto Tak Ikuti Saran Amien Rais untuk Gunakan People Power karena Pilpres
Warta Kota/Hamdi Putra
Ilustrasi: Prabowo Subianto didampingi Amien Rais saat jumpa pers kasus penganiyaan teehadap Ratna Sarumpaet, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/10/2018) malam. 

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tak mengikuti saran Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais untuk mengerahkan massa dalam menyikapi kecurangan Pilpres 2019.

Jimly menyarankan Prabowo menempuh jalur hukum jika merasa dicurangi.

"Kalau misal ada keberatan tempuh jalur resmi. Jangan seperti yang dibayangkan oleh Pak Amien Rais gitu," ujar Jimly saat ditemui di rumah dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Amien Rais Yakin People Power Bisa Awasi Kecurangan Pemilu, Wiranto: Tidak Percaya

Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Kubu 02: People Power yang Dibilang Amien Rais Bisa Terjadi?

Siaran Langsung dan Live Streaming Persija vs Ceres Negros: Menang atau Tersingkir dari Piala AFC

"Itu saya bilang kalau yang statement Pak Amien Rais untuk menggerakkan people power itu, itu hanya wanti-wanti aja untuk supaya KPU dan Bawaslu bekerja profesional, melayani dengan adil. Tapi dia hanya blow up aja jadi bukan serius gitu," lanjut Jimly.

Jimly Asshiddiqie
Jimly Asshiddiqie (TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO)

Ia menilai, pasca-reformasi, demontrasi di jalan menjadi pilihan terakhir.

Sebab saat ini semua saluran protes sudah disediakan oleh negara, termasuk protes terhadap hasil pemilu.

Jimly mengatakan, saat ini ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bisa menindak kecurangan dalam pemilu.

Jika masih tidak puas dengan hasil perolehan suara, kandidat bisa mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 Jimly menambahkan, masing-masing kandidat Pilpres bisa mengajukan sengketa ke MK selama bisa membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, tanpa dibatasi batas selisih perolehan suara.

"Sesudah reformasi, kita sudah membentuk mekanisme konstitusionalnya. Kalau ada perselisihan mengenani proses pemilu, bawa ke Bawaslu. Kalau ada masalah dengan dugaan pelanggaran kode etik kepada penyelenggara, bawa ke DKPP," ujar dia.

Halaman
12
Editor: Wito Karyono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved