Muncul Wacana PILPRES ULANG, Pandangan Mahfud MD: Terserah Asal Lewat Mekanisme Konstitusional

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menanggapi wacana Pilpres ulang jika tidak ada yang memperoleh minimal 20 % suara di separuh provinsi Indonesia.

PROF Mohammad Mahfud MD memberikan komentar terkait wacana Pemilihan Presiden atau Pilpres ulang.

Wacana Pilpres ulang muncul terkait adanya penafsiran terhadap Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).  

Ayat 1 Pasal 416 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi:

(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Pengacara Otto Hasibuan berpandangan, cara penentuan Capres menang harus memperoleh minimal 20 persen suara di lebih dari 1/2 provinsi di Indonesia masih berlaku. 

Otto Hasibuan adalah koordinator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno pada Pilpres 2019. 

• UPDATE TERBARU Real Count KPU : Jokowi-Amin Unggul di 20 Provinsi, Prabowo-Sandi Kalah di Jakarta

• Suhu Politik Masih Memanas Prabowo Belum Mau Terima Luhut Hingga Brimob Ditarik ke Jakarta

• VIRAL! Warga Bedah Perut Buaya Ada Potongan Tubuh Manusia, Hingga Pria Diterkam Buaya Usai Coblos

mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Otto Hasibuan seperti ditulis RMOL.co, bagaimanapun juga syarat mengenai sebaran dukungan sebesar 20 persen di minimal setengah dari jumlah provinsi masih berlaku.

Berita terkait wacana Pilpres ulang yang dimuat di RMOL.co itu kemudian ditanyakan oleh seorang netizen (warganet) kepada Prof Mohammad Mahfud MD melalui akun twitter.

arif firmansyah‏ @arif_honda: menurut Prof @mohmahfudmd gmn?

Komentar Mahfud MD terkait wacana Pilpres ulang ditulis di twitter.

Menurut Mahfud MD, silakan saja orang berlomentar terkait Pilpres ulang.

Tetapi, kata Mahfud MD, semuanya harus tetap mengacu pada mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi negara.

Simak komentar lengkap Mahfud MD berikut ini.