Pemilu 2019

Bidang Investigasi Gerindra Imbau Aparat Hukum Tindak Tegas Kecurangan Pemilu

Masyarakat juga geram lantaran hasil lembaga survei yang menurut mereka tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Bidang Investigasi Gerindra Imbau Aparat Hukum Tindak Tegas Kecurangan Pemilu
Wartakotalive.com/Feryanto Hadi
Wakil Ketua Umum Badan Pengawas Dan Disiplin Partai Gerindra Bidang Investigasi Fauka Noor Farid (kiri). 

WAKIL Ketua Umum Badan Pengawas Dan Disiplin Partai Gerindra Bidang Investigasi, Fauka Noor Farid merasa heran yang kondisi yang terjadi saat ini, dimana masyarakat yang sedang menuntut keadilan dengan mengupload form C1 justru ditakut-takuti akan ditangkap.

Fauka menyebut, peran aktif warga dalam mengawasi proses input C1 ke dalam sistem data Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena banyaknya temuan soal ketidakcocokan angka yang diinput dengan perolehan suara di form C1.

"Proses input data di KPU menjadi sorotan, sebab data yang masuk ke dalam sistem KPU berbeda dengan hasil C1 yang menjadi alat bukti transparansi penghitungan suara di lapangan," kata Fauka di Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Ini Dia Ramalan Zodiak Minggu 21 April 2019 Capricorn Rezeki Nomplok, Virgo Untung, Leo Dilema

Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Minggu (21/4/2019) Hanya di Tiga Wilayah

Nikita Mirzani Ungkap Billy Syahputra Umbar Ciuman dengan Pacar Barunya, Sebut Bukan Setingan

Masyarakat juga geram lantaran hasil lembaga survei yang menurut mereka tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Permasalahannya ini, adanya ketidaksesuaian, input data di sistem KPU ditemukan berbeda dengan hasil C1. Itu bisa dibuktikan. Hasil di lapangan, real quont jauh berbeda dengan quick quont dari surveyor. Jadi ada semacam penggiringan opini yang dilakukan surveyor. Ini tentunya membuat gaduh, masyarakat pastinya menuntut keadilan,” imbuhnya.

Di lapangan, masyarakat juga menemukan banyak dugaan pelanggaran seperti surat suara yang sudah tercoblos, surat suara habis, segel kotak suara terbuka, dugaan percobaan pencurian C1 dan masalah lainnya.

Fauka juga menjelaskan aparat hukum seharusnya menindak tegas segala kecurangan yang ada.

Aparat hukum tidak boleh menakut-nakuti masyarakat yang meminta keadilan.

Namun, harus benar-benar menindak tegas segala bentuk kecurangan yang telah terbukti.

“Penegak hukum harus benar-benar menindak, baik lembaga maupun perorangan yang melakukan kecurangan. Bukan malah menakut-nakuti masyarakat yang meminta keadilan," ujarnya.

"Jika lembaga KPU yang terbukti salah input data dilindungi aparat hukum, maka sangat bahaya bagi demokrasi kita. Masyarakat pastinya akan turun meminta keadilan ditegakkan,” imbuh Fauka.

Fauka menegaskan, jika KPU terus menerus salah menginput data yang menguntungkan paslon tertentu serta aparat hukum tak tak adil, bukan tidak mungkin people power akan benar-benar terjadi.

“Kalau nantinya masyarakat turun ke jalan karena ketidakadilan yang dilakukan oleh KPU, aparat tidak bisa menyalahkan masyarakat selama itu dilakukan dengan kondusif. Makanya, aparat kepolisian harus mengusut sumber dari masalah tersebut yaitu KPU atau orang-orang terbukti melakukan kecurangan,” tandasnya.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved