Pemilu 2019

Ada Serangan Fajar di Lubang Buaya, Bawaslu Tidak Pertimbangkan Pencoblosan Ulang

pemungutan suara wajib diulang apabila terjadi bencana alam, atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan,

Ada Serangan Fajar di Lubang Buaya, Bawaslu Tidak Pertimbangkan Pencoblosan Ulang
Wartakotalive.com/Rangga Baskoro
Lokasi yang diduga jadi tempat beelangsungnya praktik serangan fajar di RW 10, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. 

Bawaslu Jakarta Timur belum memastikan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) meski dugaan serangan fajar semakin menguat di RW 10 Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sakhroji mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan kondisi yang sesuai persyaratan untuk melakukan PSU sebagaimana diatur dalam pasal 372 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Disebutkan secara tegas pemungutan suara wajib diulang apabila terjadi bencana alam, atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan, atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan," kata Sakhroji di Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (19/4).

Meski Ketua RW 10 Kelurahan Lubang Buaya, Sutarlan selaku pelapor dalam kasus ini baru mengetahui adanya serangan fajar pada hari pencoblosan atau dua jam sebelum pencoblosan dimulai.

Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sakhroji menanggapi serangan fajar yang terjadi di Lubang Buaya.
Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sakhroji menanggapi serangan fajar yang terjadi di Lubang Buaya. (Wartakotalive.com/Rangga Baskoro)

Sakhroji menuturkan proses pencoblosan yang diikuti 1.427 warga berlangsung lancar hingga akhir, sehingga syarat yang tercantum dalam pasal 372 ayat 1 itu tak berlaku di Kelurahan Lubang Buaya.

Dalam ayat 2, proses pencoblosan di RW 10 juga tak memenuhi syarat yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dari pengawas TPS tentang empat hal.

"Terbukti pembukaan kotak suara atau pemungutan suara, atau berkas penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan aturan UU," ujarnya.

Serangan Fajar di Lubang Buaya Dilakukan Anggota DPRD DKI, PPP Mengaku Belum Dengar

Selanjutnya, apabila petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

Syarat ketiga yakni petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Bukan Cuma Tidak Hadir, Nama Sandiaga Pun Tidak Ada di Spanduk Saat Syukuran Kemenangan Prabowo

Kemudian pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Artinya ada warga yang tidak terdaftar DPT, DPTb, DPK, tidak ada e-KTP tapi mencoblos.

"Nah, kasus ini kan tidak ada dalam empat persyaratan tersebut. Artinya ini belum kita masukkan sebagai indikasi akan dilakukannya PSU," tuturnya.

Untuk saat ini, Bawaslu Jakarta Timur belum menemukan adanya bukti bahwa anggota KPPS juga mempengaruhi warga secara langsung agar mencoblos sehingga PSU atau tidak belum pasti.

"Kita coba minta keterangan pengawas TPS apakah petugas mempengaruhi pada saat proses pemungutan suara mereka memengaruhi enggak seseorang untuk memilih satu calon tertentu. Sejauh ini belum terindikasi ke arah sana," lanjut Sakhroji.

Sebagai informasi, seragan fajar yang diduga melibatkan MNT dilakukan sejak masa tenang kampanye di mana setiap warga diberi Rp 100 ribu dari total kucuran dana sekitar Rp 142 juta.

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved