Pemilu 2019

KPU Keteteran Tangani DPK Pemilu Luar Negeri yang Membludak

Karena jumlah surat suara di setiap TPS kita (di Indonesia) termasuk yang di luar negeri itu hanya DPT ditambah dua persen cadangan. Nah begitu DPK

KPU Keteteran Tangani DPK Pemilu Luar Negeri yang Membludak
ISTIMEWA
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan ngobrol dengan petugas di TPS saat mengantre untuk mencoblos di KBRI Singapura, Sabtu (13/4/2019). 

MENTENG, WARTAKOTALIVE.COM -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid menyebutkan kisruhnya pelaksanaannya pemilu luar negeri yang terjadi di Sydney, Australia serta Osaka, Jepang dan Hongkong pada beberapa hari lalu disebabkan membludaknya jumlah pemilih yang termasuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang berujung pada kurangnya surat suara kurang.

"Jadi itu masalah-masalah yang karena itu kan ada warga kita (jumlahnya) besar sekali. Jadi ketika jumlah pemilih DPK yang datang pada hari H, yang hanya membawa passport dan e-KTP, itu kan pasti tidak terantisipasi, karena jumlah surat suara di setiap TPS kita (di Indonesia) termasuk yang di luar negeri itu hanya DPT ditambah dua persen cadangan. Nah begitu DPK-nya membludak pasti tidak tertangani," ungkapnya kepada wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (15/4/2019) petang.

Pemilih yang tergolong DPK menurut catatan KPU hanya sebanyak dua juta orang.

Namun, jumlah tersebut berlipat ganda apabila dibandingkan dengan data milik Migran Care atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang menyebutkan ada sebanyak empat hingga enam juta orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

"Dilihat dari data memang begitu. Jika kita tanya migran care atau BP2TKI jumlah WNI di luar ngeri itu bisa sampai empat hingga enam juta. Tapi DPT kita di luar negeri itu hanya dua juta karena kami berbasis pada asas legalitas sepanjang mereka punya passpor atau e-KTP," jelas Pramono.

"Dugaan kami membludaknya DPK karena masyarakat kita antusiasmenya muncul belakangan. Padahal yang dilakukan temen PPLN sosialisasi dan pendataan pemilih sudah dilakukan jauh hari. Sosialisasinya dari Desember kemaren (2018) cuma mereka masih pasif, temasuk mahasiswa-mahasiswa yang dateng semester terakhir ini, nah mereka nggak bisa terfasilitasi, maksudnya karena mereka masuk DPK," tambahnya.

Pemilu Susulan

Terkait hal tersebut, pihaknya berencana melakukan pemilihan susulan, sehingga Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum mendapatkan kesempatan mencoblos tetap mendapatkan hak suaranya.

Hanya saja, WNI yang berhak mencoblos pada pemilu susulan adalah mereka yang telah mendaftarkan diri pada hari pencoblosan sebelumnya.

"Bukan pemilu ulang atau pungutan suara ulang, karena kalau ulang harus dari nol, semua pemilih harus ikut ulang. Tapi terbuka kesempatan untuk pemilu susulan atau lanjutan, memberi kesempatan kepada pemilih yang telah terdaftar kemarin difasilitasi karena kemarin keburu TPS-nya tutup," ungkap Pramono.

"Hanya buat yang sudah terdaftar, (WNI) yang belum enggak bisa, kan itu sama dengan pemilih yang datang sebelum jam satu siang. Kalau masih dalam antrian kan bisa tetep dilanjutkan, tapi kalau dia datangnya setelah jam satu (siang) tidak boleh, meskipun dia masuk (DPT)," tambahnya. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved