Inilah Alasan Pentingnya Minta Struk Bukti Bayar Parkir

Struk pembayaran parkir wajib adanya sebagai bukti transaksi (hubungan hukum) antara pengelola atau petugas parkir dengan konsumen.

Inilah Alasan Pentingnya Minta Struk Bukti Bayar Parkir
istimewa
Sylvia Christianti, Head of Marketing Communications PT Centrepark Citra Corpora 

SUDAH menjadi hal lumrah masuk ke tempat umum di banyak wilayah di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia harus membayar parkir. Tapi, pernahkah Anda jengkel sebagai pengguna jasa parkir? Atau jangan-jangan Anda pernah beradu mulut dengan petugas parkir lantaran pelayanannya yang buruk?

Memang, dari segi kuantitas pengaduan kasus perparkiran yang masuk ke meja Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tidak pernah menduduki peringkat lima besar, namun bukan berarti permasalahan jasa perparkiran tidak ada. Saban tahun, kasus perparkiran selalu terselip di antara tumpukan pengaduan di YLKI. 

“Kasusnya rupa-rupa. Mulai dari kendaraan dan onderdil hilang, hingga kecurangan oknum petugas kasir parkir terkait proses transaksi pembayaran parkir yang tidak sesuai dengan tarif maupun prosedur,” ujar Staff YLKI, Karunia Asih Rahayu, dalam keterangan resminya di Jakarta, medio Maret lalu.

Persoalan terkait transaksi parkir memang acapkali terjadi. Banyak oknum nakal yang mencari keuntungan dalam kesempitan. Putri Andria (25), karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, belum lama ini mengalaminya.

Pertengahan Maret lalu ia keluar dari parkir mobil di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta  Selatan. Ketika sampai di pos pembayaran parkir, ia berikan karcis parkir. Petugas memintanya membayar Rp 25.000. 

“Saya berikan uang sejumlah tersebut dan meminta struk pembayaran. Tapi ternyata dia baru input karcis ke sistem. Alasannya, printer rusak. Namun saya tetap minta bukti struk. Saya bilang ke petugas kasir parkirnya; jadi tagihan parkir sebelum-sebelumnya tidak kamu masukkan ke sistem, dong? Dengan cemberut dia kasih struk tanpa permintaan maaf. Uang Rp 25.000 memang tidak terlalu besar. Namun, kalau ada 100 pengendara bisa dihitung sendiri,” cerita Putri.

Bukti transaksi

Sebagai info, struk pembayaran parkir wajib adanya sebagai bukti transaksi (hubungan hukum) antara pengelola atau petugas parkir dengan konsumen. Sehingga apabila terjadi sesuatu hal terhadap kendaraan, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban.

Selain berpeluang memasukkan income pembayaran parkir ke kantung pribadinya, kasus tidak memberikan struk kecuali diminta tersebut justru juga menjadi spekulasi bahwa ada niatan dari oknum petugas kasir parkir untuk meminta uang melebihi (over charge) yang harus dibayar oleh pengguna parkir. 

“Tiket yang tidak diberikan ke pengguna parkir dapat disalahgunakan oleh oknum, baik personal maupun berjamaah. Laporan ke perusahaan operator bisa saja mereka input sebagai pass ticket atau tiket bermasalah,” ujar Sylvia Christianti, Head of Marketing Communications PT Centrepark Citra Corpora, perusahaan operator parkir merek bisnis CentrePark, di Jakarta.

Sylvia menyebut,  tentu hal tersebut merugikan perusahaan pengelola parkir karena tiket tidak tercatat ke dalam sistem.

Untuk menekan potensi kecurangan tersebut, pengelola gedung dapat mengecek grafik tiket bermasalah yang dilaporkan oleh petugas parkir. “Itu bisa diaudit karena prosentase tingkat pass ticket dapat terdeteksi mencurigakan atau normal," imbuhnga.

Namun, sistem komputerisasi apapun dan konsep pendataan membership secanggih apapun tetap tidak bisa menjamin terjadinya kecurangan tarif parkir.

"Maka itu, kami menghimbau agar setiap melakukan transaksi parkir harap meminta bukti struk keluarnya kepada petugas kasir sebagai bukti bayar. Budaya kerja jujur dan komitmen menjaga integritas tetap diperlukan karyawan di lapangan,” papar Sylvia.

Penulis: Ichwan Chasani
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved