Ini Wilayah Berpotensi Gangguan Saat Pemilu 2019 Versi IPW

Indonesia Police Watch (IPW) mencatat sejumlah wilayah rawan gangguan saat Pemilu 2019.

Ini Wilayah Berpotensi Gangguan Saat Pemilu 2019 Versi IPW
Warta Kota/Adhy Kelana
Petugas KPPS mendistribusikan kotak suara yang berisi logistik Pemilu di Kantor Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019). 

Indonesia Police Watch (IPW) menilai secara umum proses Pilpres 2019, dari mulai kampanye hingga masa tenang sekarang ini berjalan aman.

Situasi Kamtibmas sangat terjaga. TNI Polri terlihat sangat profesional, proporsional dan independen dalam mengawal proses pesta demokrasi 2019 ini.

Meski memberi apresiasi atas hal itu, IPW menilai ada sejumlah wilayah yang sangat rawan terjadi gangguan dan konfliknsaat pelaksanaan Pemilu 2019, Rabu 17 April besok atau di masa paska pencoblosan.

Viral Dua Pria Taruhan Presiden yang Menang Pemilu, Hadiah Tanah Satu Hektar, Ternyata

IPW berharap Polri dan TNI sudah mengantisipasi hal itu dan mencegah gangguan terjadi.

Hal itu dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Selasa (16/4/2019).

"Kami memberi apresiasi pada kinerja dan sikap profesional TNI Polri ini. Meski demikian kesiagaan TNI Polri ini diharapkan tetap terjaga hingga proses Pilpres 2019 tuntas, yang dimulai dari masa tenang, saat pencoblosan, saat penghitungan suara, pengumuman pemenang pilpres hingga pelantikan presiden terpilih," katanya.

Dalam proses ini kata dia TNI Polri, khususnya Polri sebagai penanggung jawab keamanan sesuai UUD 45, perlu bertindak tegas dan jangan kompromi ataupun memberi peluang pada potensi gangguan keamanan.

"Namun IPW menilai, potensi gangguan itu ada di beberapa daerah rawan, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Tengah, dan Papua. Potensi gangguan itu kian berkembang dengan adanya berbagai isu mulai dari sebelum pencoblosan hingga penghitungan suara di tingkat KPUD," katanya.

Menurut Neta IPW melihat, Polri sudah mendata daerah daerah rawan itu, termasuk kelompok kelompok yang berpotensi melakukan gangguan keamanan.

"Namun diharapkan, keberadaan kelompok kelompok ini perlu dikunci dan begitu bergerak harus disapu bersih agar tidak menjadi preseden yang menyebar kemana mana," katanyamlm

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved