Segel THM Dirusak

Plt Bupati Bekasi Tindaklanjuti Laporan Ulama soal Perusakan Segel THM

Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmadja berjanji akan menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh ulama dari Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) Bekasi.

Plt Bupati Bekasi Tindaklanjuti Laporan Ulama soal Perusakan Segel THM
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Tujuh unit tempat hiburan malam (THM) di Rumah Toko Thamrin, Kawasan Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, ditutup paksa petugas Satpol PP. 

BEKASI, WARTAKOTALIVE.COM -- Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmadja berjanji akan menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh ulama dari Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) Bekasi.

Namun Eka akan melihat laporan yang disampaikan dari Tim Pengembangan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban Kepariwisataan (TP6PAR) Kabupaten Bekasi terlebih dahulu.

"Laporan dari tim belum diterima. Baru besok (Selasa, 16/4) dirapatkan dan nantinya tim ini akan melaporkan mengenai hasilnya," kata Eka di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (15/4).

Pelaksana tugas Bupati Bekasi Eka Supria Atmadja menerima kunjungan ulama dari Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) Bekasi, Senin (15/4/2019). Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menindaklanjuti perusakan segel terhadap 83 tempat hiburan malam (THM) yang kini justru telah beroperasi kembali.
Pelaksana tugas Bupati Bekasi Eka Supria Atmadja menerima kunjungan ulama dari Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) Bekasi, Senin (15/4/2019). Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menindaklanjuti perusakan segel terhadap 83 tempat hiburan malam (THM) yang kini justru telah beroperasi kembali. (Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri)

Eka mengatakan saat menerima kunjungan dari Fukhis Bekasi, pihaknya juga memanggil anak buahnya yang berkepentingan mengenai hiburan malam.

Misalnya Dinas Pariwisata, Bagian Hukum, Satpol PP dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi.

"Perusakan segel tempat hiburan malam (THM) memang harus ditindaklanjuti, namun sebelum itu dilakukan saya harus menerima laporan evaluasi dari penindakan yang telah diselesaikan oleh Tim P6PAR terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan Perda tersebut," ujar Eka.

Dia menjelaskan, Tim P6PAR dibentuk oleh Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin.

Tujuannya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata di Kabupaten Bekasi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Kepariwisataan.

"Tim ini sendiri, terdiri dari sejumlah instansi salah satunya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi selaku institusi penegak Perda," jelasnya.

Sementara itu Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya mengaku akan secepatnya menyampaikan laporan kegiatan penyegelan terhadap 83 THM yang beroperasi di Kabupaten Bekasi pada Oktober 2018 lalu dan kondisi saat ini.

"Sesuai perintah Bupati saya harus menyiapkan laporan terkait pelaksananaan penyegelan karena memang itu belum kita lakukan. Kemarin itu kan banyak persoalan, sehingga kita masih banyak pertimbangkan dan Insya Allah kita akan segera siapkan laporannya untuk kemudian menunggu disposisi atau arahan dari Plt Bupati," kata Hudaya. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved