INFO KEMENTERIAN

Mensos Tegaskan TKSK Harus Berjejaring Kerja

Mensos juga mengingatkan perlunya penguatan kapasitas TKSK secara berjenjang, agar mereka dapat melaksanakan fungsi dengan optimal.

Mensos Tegaskan TKSK Harus Berjejaring Kerja
Dok. Humas Kementerian Sosial
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita menyerahkan santunan kepada keluarga TKSK yang meninggal dunia. Sejak MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018, telah diberikan santunan kematian, dan kecelakaan kerja kepada 29 orang TKSK, dan 16 orang klaim telah diselesaikan. 

MENTERI Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa dukungan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terhadap pemerintah akan semakin kuat jika TKSK dapatberjejaring kerja dengan berbagai pihak baik, institusi pemerintah maupun lembaga masyarakat lainnya.

“Jejaring kerja menjadi dasar bagi TKSK yang seringkali memberikan layanan langsung kepada masyarakat, dengan jejaring kerja akan mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dalam mencapai tujuan,” ungkap Mensos, saat memberikan sambutan di acara Konsolidasi dan Jejaring Kerja, Koordinator TKSK Provinsi, Kabupaten dan Kota di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Mensos juga mengingatkan perlunya penguatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) secara berjenjang, agar mereka dapat melaksanakan fungsi dengan optimal.

Mensos menyebut, setidaknya ada tiga fungsi TKSK di lapangan. Pertama, fungsi informasi dan asesmen awal, yaitu melihat langsung dan menyampaikan informasi secara cepat permasalahan sosial yang terjadi dilingkungannya, dan melakukan asesmen.

Kedua, fungsi pencegahan, yaitu melakukan kontrol terhadap kemungkinan munculnya berbagai masalah sosial serta mengambil tindakan untuk menghindari terjadinya masalah sosial, termasuk mengantisipasi informasi hoak. Dan ketiga, fungsi penjangkauan, yaitu  dengan memberikan layanan kepada orang yang mengalami masalah sosial.

“Setiap kali melaksanakan kunjungan lapangan kebeberapa wilayah selalu ada TKSK. Ini sangat membanggakan saya, karena menjadi bukti besarnya komitmen dan dukungan TKSK terhadap pemerintah,” ungkap Mensos.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin mengatakan, kegiatan Konsolidasi dan Jejaring Kerja TKSK itu dilaksanakan  mulai 11 April  hingga 15 April 2019. Selama 4 hari itu, kegiatan diisi dengan pemberian materi, diskusi kelompok, sesi tanya jawab, serta kunjungan lapangan.

Sejumlah narasumber dihadirkan, diantaranya dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Kominfo, BPJS Ketenagakerjaan, serta kunjungan lapangan ke Balai/Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Santunan kematian

Pada kesempatan itu, Mensos juga menyerahkan santunan kematian kepada anggota keluarga TKSK yang meninggal.

“Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari 11 orang TKSK.  Ada 10 TKSK yang meninggal karena sakit, dan 1 orang meninggal karena kecelakaan kerja,” ungkap Pepen.

Saat ini, lanjut Pepen, dari total TKSK sekitar 7.100 orang, semuanya sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. “Pembayaran iurannya dari Kementerian Sosial,” sambungnya.

Mensos juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, akan segera memasukkan data seluruh tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau pendamping BPNT sudah, pendamping PKH yang belum. Ini harus cepat dimasukkan, karena mereka ini, pendamping yang sama juga tingkat kesulitannya. Mereka harus melayani, rasionya satu pendamping melayani 200 KPM, mereka harus jalan kemana-mana. Kita tidak berharap, tapi bisa saja terjadi sesuatu ketika mereka melaksanakan tugas, jadi harus segera,” tandas Mensos.

Penulis: Ichwan Chasani
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved