Kasus Korupsi

Ngeri, Sebanyak 70 PNS di Banten Tersandung Kasus Korupsi

Gubernur Banten Wahidin Halim telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 17 orang ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Ngeri, Sebanyak 70 PNS di Banten Tersandung Kasus Korupsi
Wartakotalive/Andika Panduwinata
Gubernur Banten Wahidin Halim 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Andika Panduwinata

TANGERANG, WARTAKOTALIVE.COM - Gubernur Banten, Wahidin Halim telah melakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) kepada 17 orang ASN (aparatur sipil negara) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini ia lakukan selain dalam rangka membersihkan jajaran Pemprov Banten juga merupakan rekomendasi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Dirinya mengaku ingin menciptakan iklim kerja yang bersih. Dan membentuk kinerja ASN Provinsi Banten yang lebih baik.

"Semangat anti korupsi dan tindakan terhadap para koruptor sudah saya lakukan sejak saya menjadi Gubernur Banten," ujar Wahidin dalam keterangannya kepada Warta Kota, Senin (8/4/2019).

Selanjutnya dikatakan jika image Provinsi Banten selama ini dirusak anggapan seperti maraknya praktik korupsi. Pria yang akrab disapa WH itu menyatakan akan membuktikan kepada masyarakat untuk memberantas perilaku korup yang ada di dalam tubuh Pemprov Banten.

"Saya tidak main - main dalam pemberantasan korupsi di Banten, karena hal ini akan terus merusak citra serta integritas Pemprov Banten," ucapnya.

"Saya akan tegakan dan jalankan setiap rekomendasi KPK yang selama ini telah menjadi mitra Pemprov Banten melalui Satgas Koordinasi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Banten," kata Gubernur.

Gubernur juga menambahkan, untuk menunjukan keseriusannya ia membentuk Satgas (Satuan Tugas) yang terdiri unsur BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), untuk melengkapi tugas - tugas Inspektorat Provinsi.

Sehingga hal ini diapresiasi oleh BPK RI, karena dianggap telah meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah yang berdampak pada kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) yang tepat waktu dan memudahkan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan.

Halaman
12
Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved