Selain Banjir, Kemacetan dan Pengangguran Masih Jadi Masalah Besar Kota Tangerang

Sehingga, mereka dapat menghasilkan perda yang diharapkan memberikan solusi atas berbagai kebutuhan yang ada di Kota Tangerang.

Selain Banjir, Kemacetan dan Pengangguran Masih Jadi Masalah Besar Kota Tangerang
Warta Kota/Andika Panduwinata
Arief R Wismansyah mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dewan, ketua fraksi, ketua Panitia Khusus (Pansus) serta para anggota DPRD. Sehingga dapat menghasilkan Perda yang diharapkan memberikan solusi atas berbagai kebutuhan yang ada di Kota Tangerang. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menggelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Keputusan tentang Rekomendasi Atas LKPJ Wali Kota Tangerang Tahun 2018 dan Pengambilan Keputusan Mengenai Penetapan 2 Raperda.

Atas terselesaikannya pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dewan, ketua fraksi, ketua panitia khusus (pansus) serta para anggota DPRD.

Sehingga, mereka dapat menghasilkan perda yang diharapkan memberikan solusi atas berbagai kebutuhan yang ada di Kota Tangerang.

"Kesepakatan yang dihasilkan melalui tahapan pembahasan yang senantiasa dilandasi kesamaan visi menuju Kota Tangerang yang lebih baik," ujar Arief dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Tangerang, Jumat (5/4/2019).

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2019 - 2023, Wali Kota menjabarkan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan sudah mempertimbangkan capaian kinerja OPD lima tahun ke belakang.

"Program yang disusun sudah diarahkan untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat," ucapnya.

"Seperti penanganan banjir, kemacetan, persampahan, pengangguran, kemiskinan dan permasalahan lainnya," kata Arief.

Selain itu, terkait perubahan atas Perda No. 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Arief menuturkan dengan digabungnya perangkat daerah yang baru diharapkan mampu beradaptasi secara responsif, lebih efektif dan efisien dalam menangani urusan pemerintahan.

"Prosesnya masih panjang, setelah ini masih menunggu persetujuan dari Provinsi," papar Wali Kota.

Untuk diketahui, dua Raperda yang disetujui dalam rapat paripurna DPRD tersebut antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang tahun 2019 - 2023 dan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved