IPW Minta KPK Klarifikasi Isu Hubungan Novel Baswedan dengan Partai Gerindra

SEMANGGI, WARTAKOTALIVE.COM -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya, Novel Baswedan yang disebut-sebut sebagai 'orang' Partai Gerindra atau memiliki hubungan dan bagian Partai Gerindra.

"Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini," kata Neta, Senin (1/4/2019).

Selain itu tambah Neta, IPW juga mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam barisan Novel Baswedan sebagai 'orang' Partai Gerindra.

"Jika memang ada, Polri perlu menarik anggotanya itu. Sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019," kata Neta.

• Ini Dia Ramalan Zodiak Senin (1/4): Aquarius Gembira, Scorpio Sakit Hati, Leo Optimis!

• Berikut Ramalan Zodiak Cinta Senin (1/4): Capricorn Memesona, Taurus Banyak Janji Kencan

• Berikut Urutan 12 Zodiak dari Paling Jujur Sampai Pembohong, Kamu Nomor Berapa?

Isu Novel sebagai 'orang' Partai Gerindra kata Neta muncul setelah Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.

"Kepada wartawan Fadli Zon juga membenarkan, bahwa Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno yang mengatakan Novel adalah 'orang kita', orang Partai Gerindra," katanya.

Pernyataan ketiga tokoh itu kata Neta harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga.

"Sehingga KPK tidak ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan lawan politiknya dengan isu atau kasus kasus korupsi," katanya.

Neta menjelaskan bahwa bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan KPK, kejaksaan maupun kepolisian.

"Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya 'orang kita' di KPK. Dua kasus OTT yang dilakukan KPK terakhir ini terhadap partai pendukung koalisi Jokowi makin mengindikasikan kebenaran adanya 'orang kita' di KPK," katanya.

"Untuk itu pimpinan KPK harus menjelaskan adanya indikasi 'orang kita' ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2018," kata dia.

Mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, kata Neta institusi Polri perlu juga mengusut isu 'orang kita' ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu 'orang kita'.

"Dengan demikian Polri bisa menarik semua anggotanya yang terlibat dalam isu 'orang kita' di KPK atau Polri bisa menghentikan sementara semua kegiatan penyidiknya di KPK sepanjang proses Pilpres 2019 ini agar netralitas Polri terjaga, dan penyidik Polri di KPK tidak diperalat untuk menghabisi satu kelompok politik tertentu dan melindungi kelompok politik lainnya," kata Neta.(bum)