Patra M Zen Sebut Peraturan Pelaksanaan UU Buruh Migran Harus Segera Dibuat

Opsi untuk bekerja terbatas. Hal ini yang dimanfaatkan agen TKI ilegal dan agen culas. Pengawasan harus benar-benar dilakukan dan tindakan hukum wajib

Patra M Zen Sebut Peraturan Pelaksanaan UU Buruh Migran Harus Segera Dibuat
instagram
Patra M Zen 

Pemerintah diingatkan untuk segera menerbitkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum 22 November 2019 mendatang.

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arief Patramijaya meyakini, aturan ini bisa menyelesaikan permasalahan buruh migran.

Dijelaskannya, ada beberapa masalah yang kerap terjadi pada buruh migran. Di antaranya, masalah perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Ini akar masalahnya. Opsi untuk bekerja terbatas. Hal ini yang dimanfaatkan agen TKI ilegal dan agen culas. Pengawasan harus benar-benar dilakukan dan tindakan hukum wajib diterapkan terhadap dua agen jenis ini (ilegal dan culas) yang melanggar dan mengakali peraturan," kata Patra M Zen kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Calon Legislatif daerah pemilihan DKI Jakarta II ini berpandangan, pemerintah dapat menggandeng beberapa universitas untuk memfasilitasi pelatihan vokasi. Misalnya, keterampilan bahasa.

"Hal ini sejalan dengan berbagai kampanye buruh migran, mereka meminta alokasi 2% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) untuk pelatihan vokasi ini," lanjut Politisi Partai Hanura ini

Masalah lainnya yakni persoalan penempatan. Dia meminta, penempatan dan pendaftaran calon buruh migran merujuk pada kealihan yang dimiliki.

"Selain itu, masalah penempatan yang terawasi dan penempatan yang terlindungi," tambahnya.

VIDEO: Banjir di Komplek IKIP Bekasi Tak Surut, Sejumlah Warga Dievakuasi Tagana dari Rumahnya

Patra menegaskan, Peraturan Pelaksana UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini harus memberikan perlindungan hukum. Aturan ini, bisa dijadikan daya tawar pemerintah kepada negara penerima buruh migran.

"Berbagai masalah tersebut sebaiknya diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini tuntutan para buruh migran.Saya mendukung 100 persen perjuangan teman-teman buruh migran tersebut," tegas Patra.

Halaman
12
Editor: Ahmad Sabran
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved