Alasan KH Syukron Ma'mun Minta Orang Gila Tidak Disuruh Ikut Memilih dalam Pemilu Serentak

Dalam salah satu sesi tanya jawab, KH Syukron Mamun ikut memberikan penjelasan tentang orang gila yang dilibatkan dalam pemilu untuk memilih.

Salah seorang tokoh yang merupakan ulama ternama ini menjelaskan fenomena tentang orang gila tersebut.

Menurut salah satu sosok yang merupakan sahabat Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH Maruf Amin ini, sudah seharusnya orang gila tidak diminta ikut memilih dalam Pilpres dan Pemilu serentak 2019.

"Cawapres yang mengerti Islam itu harusnya tahu bahwa orang gila itu dalam Islam dibebaskan dari syariat, masa orang gila disuruh memilih," katanya dalam sebuah tanya jawab yang diunggah di media sosial itu, yang dikitip Warta Kota, Kamis (28/3/2019).

Menurut pendapat Syukron Mamun, sudah seharusnya orang gila memang tidak boleh memilih.

"Soalnya, kalau memilih, siapa yang memilihkan untuk orang gila itu."

"Mereka orang gila tidak kenal siapa-siapa, sebuah keajaiban dunia kalau orang gila sampai disuruh memilih," kata Syukron Mamun.

• Orang Gila Disuruh Mencoblos Bikin Petugas Panti Bingung Teknis Pencoblosan Pemilu

• Terungkap Rahasia Ustadz Abdul Somad Tidak Menangis Tersedu di Saat Ibu Kandung Berpulang

Profesor KH Syukron Ma'mun BA adalah seorang ulama dan politikus, saat ini ia merupakan Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta ia merupakan salah satu pendiri Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia dan Ketua Umum pada partai tersebut.

Bapaknya adalah KH Ma’mun Nawawi dan ibunya bernama Hajjah Masturah.

Fakta orang gila mengalami kesulitan untuk ikut pemilu agar bisa memilih juga melanda banyak pihak.

Di antaranya pihak yang mengurus kalangan orang gila itu.

Sebelumnya, terungkap pihak petugas panti rehabilitasi jiwa Yayasan Jamrud Biru di Kota Bekasi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi terkait teknis pencoblosan.

Sebab dari sekitar 100 pasien di sana, ada enam orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam ajang Pemilu pada Rabu 17 April mendatang.

"Saya bingung untuk teknis pencoblosan nanti bagaimana karena belum mendapat sosialisasi," kata Ketua Yayasan Jamrud Biru, Suhartono di Kampung Babakan Gang Asem Sari II RT 03/04, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Kamis (28/3).

Suhartono mengatakan, sosialisasi perlu dilakukan untuk memudahkan para pasien sakit jiwa menggunakan hak pilihnya.