Wakil Presiden Organisasi ini Sebut Jokowi Panglima Diplomasi Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Wakil Presiden Organisasi ini Sebut Jokowi Panglima Diplomasi Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Wakil Presiden Organisasi ini Sebut Jokowi Panglima Diplomasi Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia
jakartainsight.com
PRESIDEN Jokowi 

ISLAMIC Conference Youth Forum (ICYF) menilai politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Jokowi tampak kurang berprestasi.

Pasalnya Presiden Jokowi sudah 4 kali absen dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga kemampuan diplomasi Jokowi sangat diragukan.

"Di era Jokowi urusan politik luar negeri terasa paling lemah, beda seperti presiden sebelum-sebelumnya, jauh berbeda dengan Soekarno atau Gusdur yang memiliki kemampuan diplomasi dan retorika yang sangat memukau," kata Vice President ICYF, Tantan Taufiq Lubis.

Tantan mengatakan, Jokowi kurang responsif menghadapi isu-isu global.

Padahal, ujar Tantan, banyak sekali isu kemanusiaan dunia yang membutuhkan peran aktif Indonesia dan dibutuhkan komunikasi intensif di antara pemimpin negara-negara bangsa.

Vice President ICYF, Tantan Taufiq Lubis.
Vice President ICYF, Tantan Taufiq Lubis. (istimewa)

Ini Komentar Menohok Ivan Gunawan Usai Syahrini Laporkan Lia Ladysta

Laga Indonesia vs Myanmar Disiarkan Langsung MNC TV Senin (25/3): Yanto Basna Gabung dari Thailand

Usai Argentina Dikalahkan Venezuela 1-3, Messi Ternyata Cedera dan Harus Kembali ke Barcelona

Membuka Usaha Warung Makan Bermitra dengan Warjak, Tidak Perlu Memasak Setiap Pagi

Biaya Sekolah Mahal, Ruben Onsu Sebut 2 Anak Aja Cukup

Komunikasi intensif itu, kata Tantan, untuk membangun kesepahaman bersama bagaimana membangun dunia yang beradap, damai dan berkeadilan.

"Kemunduran politik luar negeri (Polugri) kita mungkin bukan hanya soal pengalaman dari Jokowi ,tetap juga masalah nyali," ujar Tantan yang juga Chairman Executive Board Indonesia National Youth Council (KNPI) ini.

"Jokowi seolah memaknai politik bebas aktif kita sebagai bebas absen, atau boleh tidak aktif tanpa alasan yang rasional dan jelas mengingat banyak sekali forum internasional yang tidak dihadiri Jokowi, " ujar Tantan yang juga Chairman Executive Board Indonesia National Youth Council (KNPI) ini.

Menurut Tantan dalam UU 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Indonesia yang mengusung prinsip bebas aktif, dibutuhkan kebijaksanaan dan inisiatif tinggi dari presiden sebagai kepala negara dan panglima diplomasi.

Sayangnya, ujar Tantan, Menlu Retno Marsudi sebagai bawahan presiden, tidak cukup mampu memainkan peran diplomasi kebangsaan secara baik.

Halaman
12
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved