Pemilu 2019

BKPPD Kota Bekasi Sebut Pegawai Kontrak yang Terpilih Wajib jadi Pengawas TPS

BKPPD Kota Bekasi Sebut Pegawai Kontrak yang Terpilih Wajib jadi Pengawas TPS

BKPPD Kota Bekasi Sebut Pegawai Kontrak yang Terpilih Wajib jadi Pengawas TPS
Warta/Muhammad Azzam
Lokasi penyimpanan Logistik Pemilu 2019 di GOR Voli Bekasi 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kota Bekasi menyatakan, pegawai tenaga kerja kontrak (TKK) di Kota Bekasi yang lolos seleksi penjadi pengawas tempat pemungutan suara (TPS) wajib mengikuti tahapan selanjutnya.

Tahapan yang dimaksud adalah menjadi pengawas TPS saat Pemilihan Umum (pemilu) dilakukan pada Rabu 17 April 2019 mendatang.

"Ini kan perintah, apa alasan mereka mau menolak untuk tidak mengikuti peraturan yang dikeluarkan pemerintah?," ujar Kepala BKPPD Kota Bekasi Karto pada Ahad (24/3).

Ucapan Karto menanggapi bila ada pegawai TKK yang keberatan menjadi pengawas TPS. Kata dia, pemerintah wajib terlibat bila Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta bantuan.

Apalagi bantuan yang diberikan berupa pengerahan TKK demi kelancaran proses pemungutan suara sampai penghitungan suara di tingkat TPS.

"Jadi saya minta kepada TKK yang terpilih dan lolos rekrutmen agar mengikuti tahapan selanjutnya. Lagipula tugas mereka hanya mengawasi saja kok, malah dapat honor dari Bawaslu," imbuhnya.

Bagi TKK yang merasa keberatan, kata dia, agar melaporkan hal ini ke BKPPD Kota Bekasi.

Nanti lembaganya akan menindaklanjuti laporan itu dengan mempertimbangkan alasan dan fakta-fakta yang disampaikan pegawai tersebut.

"Amat disayangkan kalau ada yang menolak, tapi sejauh ini belum ada yang mengajukan keberatan ke kami," imbuhnya.

Gagal Seleksi Persyaratan

Halaman
123
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Mirmo Saptono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved