Pemilu 2019

Bawaslu Bekasi Sebut Kekurangan Pengawas TPS Terjadi di Tingkat Nasional

Bawaslu Bekasi Sebut Kekurangan Pengawas TPS Terjadi di Tingkat Nasiona, Ini Penyebabnya

Bawaslu Bekasi Sebut Kekurangan Pengawas TPS Terjadi di Tingkat Nasional
Warta Kota
Warga Kota Bekasi, Amsar (36) menyerahkan laporan dugaan pelanggaraan yang dilakukan KPU Kota Bekasi ke Staf Penindakan Bawaslu Kota Bekasi, Dadan Ramlan (kanan) pada Jumat (22/3). KPU Kota Bekasi dilaporkan karena mendistribusikan surat suara menggunakan truk terbuka, sehingga mengabaikan faktor keamanan dokumen negara. 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi Tommy Suswanto menilai bukan hanya lembaganya saja, namun Bawaslu di daerah lain juga kekurangan sumber daya pengawas di tempat pemungutan suara (TPS).

Hal itu dikarenakan syarat minimal usia pengawas adalah 25 tahun.

"Hal ini tidak hanya terjadi di Kota Bekasi tapi secara Nasional. Syarat usia minimal 25 tahun mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," kata Ketua Bawaslu Kota Bekasi Tommy Suswanto pada Minggu  (24/3/2019).

Menurut dia, persoalan ini sebetulnya sudah pernah dibahas di tingkat pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Melalui Bawaslu yang ada di tingkat daerah, Bawaslu RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR perihal harapan Bawaslu adanya kelonggaran syarat pengawas TPS.

"Hasil RDP pada tanggal 19 Maret 2019 pada poin 6, bahwa Komisi II DPR memahami kesulitan Bawaslu RI dalam rekruitmen pengawas TPS. Selanjutnya komisi II DPR meminta Bawslu RI agar tetap mengoptimalkan proses rekruitmen," ujar Tommy.

Atas dasar itulah, kata dia Bawaslu Kota Bekasi mengoptimalkan kinerjanya atas dasar UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 434 mengenai peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ayat 1. Demi kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilu, maka pemerintah dan pemerintah daerah waijb memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ayat 2 huruf g kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksana pemilu, sehingga kami meminta pemerintah Kota Bekasi melaui TKK untuk menjadi calon pengawas TPS," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu Tommy enggan menanggapi adanya pihak yang berusaha membangun opini tentang perekrutan pegawai pemerintah menjadi pengawas TPS.

Dia menilai, pihak yang demikian cenderung kurang mendapat informasi dan minim membaca regulasi tentang penyelenggaraan pemilu saat ini.

"Harusnya masyarakat turut membantu dan mendukung mensukseskan pemilu serentak ini agar berjalan lancar, damai, tentram dan aman," jelasnya. 

BKPPD Kota Bekasi Sebut Pegawai Kontrak yang Terpilih Wajib jadi Pengawas TPS

Bawaslu Kota Bekasi Siapkan Honor Pengawas TPS Rp 550 Ribu pada Pemilu 2019

Bawaslu Prediksi Hanya 40 Persen Pegawai Kontrak Kota Bekasi yang Lolos Menjadi Pengawas TPS

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Mirmo Saptono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved