Pemerintah Diminta Juga Terapkan Wajib Tanam Kalau Bulog Impor 100 Ribu Ton Bawang Putih

Uchok menilai kebijakan ini membuat swasta yang biasanya mengimpor dan sudah menjalankan wajib tanam 5 persen menjadi rugi.

Pemerintah Diminta Juga Terapkan Wajib Tanam Kalau Bulog Impor 100 Ribu Ton Bawang Putih
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Bawang putih dan stok bahan pangan lain di gudang Perum Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara 

Pemerintah diminta tidak memberi keistimewaan bagi Bulog dalam hal impor 100 ribu ton bawang putih.

Keistimewaan yang diberikan ke Bulog adalah impor bawang putih tanpa harus kembali menanam 5 persen dari total jumlah impor, sesuai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Permentan Nomor 38 Tahun 2017.

“Enak banget BUMN itu, enggak boleh kayak gitu. Kalau begitu kita bikin BUMN aja sebanyak-banyaknya. Swasta dimatikan. Ini enggak sehat nih. Ini harus diusut KPPU,” tegas Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Uchok menilai kebijakan ini membuat swasta yang biasanya mengimpor dan sudah menjalankan wajib tanam 5 persen menjadi rugi.

Ia tegas menyarankan kebijakan ini segera dicabut atau dibatalkan lantaran persaingan usaha antara BUMN satu ini dengan importir bawang putih lainnya akan tidak sehat. Belum lagi nasib petani bawang putih, Uchok nilai akan semakin sengsara lantaran tidak adanya subtitusi penanaman bawang dari proses impor yang dilakukan.

Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan bahkan Ombudsman, ia berharap hal ini diselidiki.

“Iya ini makin kacau aja kalau kayak begitu. Tidak ada persaingan usaha. Harusnya semua melalui lelang atau tender. Jangan kayak gini, ini enggak sehat,” ujar uchok.

Dihubungi terpisah,  Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah di kesempatan berbeda menilai, impor 100 ribu ton bawang putih oleh Bulog adalah langkah terpaksa, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang hampir 90 persen impor.

Menurutnya, ketidakpuasan pengusaha terhadap keistimewaan tidak wajib tanam yang diberikan kepada Bulog memang bisa menimbulkan kecemburuan.

“Kalau Bulog kemudian impor dan tidak dikenakan kewajiban tanam 5 persen, lalu importir merasa cemburu, nanti bisa-bisa impotir lapor ke WTO. Hal ini pernah terjadi di bidang susu. Waktu itu importir susu juga dipaksa bermitra, ini membatasi mereka, akhirnya mereka laporkan ke WTO karena ada persaingan yang tidak sehat,” tuturnya.

Halaman
12
Editor: Ahmad Sabran
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved