Pemkab Bekasi Mau Tambah Dana Desa Buat Warga Burangkeng, Pengamat Ini Sebut Sudah Sesuai Aturan

“Jadi boleh saja itu merupakan hak bupati untuk membuat keputusan," kata Adi saat dikonfirmasi, Minggu (18/3/2019).

Pemkab Bekasi Mau Tambah Dana Desa Buat Warga Burangkeng, Pengamat Ini Sebut Sudah Sesuai Aturan
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Warga Desa Burangkeng berjaga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Jumat (15/3). 

Satu tuntutan warga Desa Burengkeng yang tidak dapat dipenuhi Pemerintah Kabupaten Bekasi ialah pemberian kompensasi berbentuk uang. Pemkab menawarkan pilihan kompensasi berbentuk penambahan dana desa untuk digunakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat padat karya atau badan usaha bersama.

Menanggapi penambahan alokasi Dana Desa tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam ’45 Bekasi Adi Susila, mengatakan hal itu mungkin saja dilakukan oleh Pemkab.

Ia menjelaskan, sumber dana desa itu ada tiga komponen, yakni dari APBN, lalu anggran provinsi, dan Anggaran Kota/Kabupaten.

“Jadi boleh saja itu merupakan hak bupati untuk membuat keputusan," kata Adi saat dikonfirmasi, Minggu (18/3/2019).

Sementara teknisnya, Adi menjelaskan diperlukan Perda sebagai payung hukum untuk pengucuran tambahan alokasi dana desa itu.

"Itu kan masuknya kategori dana desa dari APBD. Jadi prosesnya harus ada Perdanya dulu," ungkapnya.

Ia menambahkan proses untuk menjalankan itu diyakini tidak akan lama, karena bisa diajukan dengan mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Kalau tidak ada di APBD, kan bisa lewat ABT. Itu biasanya sekitar Juli atau Agustus bisa diajukan bupati, lalu tinggal disetujui DPRD,” terangnya.

Sebelumnya, Pemkab Bekasi tidak bisa menyanggupi satu tuntutan warga yakni uang kompensasi bau dan menggantinya dengan pemberian kompensasi berupa penambahan dana desa.

Dengan Suara Bergetar Menahan Tangis, Pimpinan Polisi Selandia Baru: Saya Bangga Menjadi Muslim

Senjata Pembantai Milik Brenton Tarrant Tipe AR 15 Bertuliskan Pengungsi Selamat Datang di Neraka

Ketua P3 Rommy Ditangkap KPK, Prasetio Edi Bilang ini Bukti Jokowi Tidak Tebang Pilih Korupsi

"Kita kasih opsi penambahan dana desa untuk kegiatan kalau kompensasi uang kita tidak bisa penuhi. Nanti masuk ke kas desa untuk digunakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat padat karya atau badan usaha bersama," kata Asisten Daerah III Kabupaten Bekasi, Suhup, saat dihubungi, Minggu (17/3/2019).

Halaman
123
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved