Warga Burangkeng Suruh Pemerintah Bekasi Pilih, Pindahkan TPA Atau Uang Bau

Kedua opsi itu disampaikan oleh Kepala Desa Burangkeng, Nemin, usai rapat bersama menampung aspirasi warga.

Warga Burangkeng Suruh Pemerintah Bekasi Pilih, Pindahkan TPA Atau Uang Bau
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Warga Desa Burangkeng berjaga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Jumat (15/3). 

Warga Burangkeng menawarkan dua opsi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.

Kedua opsi itu disampaikan oleh Kepala Desa Burangkeng, Nemin, usai rapat bersama menampung aspirasi warga.

"Sekarang warga Burangkeng kasih dua opsi ke Pemkab, kompensasi uang atau TPA Burangkeng pindah. Itu keputusan kami, gitu aja terserah mereka," kata Nemin, saat dihubungi, Minggu (17/3/2019).

Nemin akan memaparkan soal dua opsi pilihan itu kepada Pemkab pada Senin (18/3/2019) besok.

"Saat rapat Jumat, kita juga sudah sampaikan, kalau tidak ada uang kompensasi kita engga akan buka TPA. Makanya kita kasih pilihan dua opsi itu," jelasnya.

Nemin meminta Pemkab Bekasi tidak menggunakan cara kekerasan dengan melakukan penutupan paksa TPA. Ia meminta Pemkab Bekasi dapat menyelesaikan konflik ini secara bijaksana.

"Tuntutan masyarakat ini masih realistis. Hal-hal yang wajar maka diselesaikan secara wajar. Saya takut kalau masalah ini diselesaikan dengan cara seperti itu (kekerasan) masyarakat semakin terbakar dan tersinggung," ungkapnya.

Sebelumnya Pemkab Bekasi menawarkan opsi pemberian kompensai berupa dana desa ke warga Burangkeng. Dana desa itu nanti masuk ke kas desa untuk digunakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat padat karya atau badan usaha bersama.

Namun, tawaran itu mendapatkan penolakan dari warga maupun Kepala Desanya sendiri.

VIDEO: Begini Penampakan Rumah Nikita Mirzani yang Habiskan Rp 40 Miliar

VIDEO: Survei SMRC Sebut Masyarakat Masih Yakin Ekonomi Membaik di Tangan Jokowi

Warga Krukut Menduga Api yang Hanguskan Ratusan Bangunan Berasal dari Rumah Kosong Ini

"Ada info seperti itu (kompensasi dana desa) warga rapat kumpul bersama aparat desa. Mereka tidak setuju, termasuk saya juga sebagai kades. Karena harus ada payung hukumnya aturan harus ada, jangan asal transfer ke rekening desa," jelas Nemin.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved