Dana Desa untuk Burangkeng Mau Ditambah Karena Bau Sampah, Kepala Desa Merasa Dijebak Pemkab Bekasi

Jangan masuk ke kas desa, ini rawan menyalahi aturan. Pemkab jebak saya kalau seperti ini," tegas Nemin.

Dana Desa untuk Burangkeng Mau Ditambah Karena Bau Sampah, Kepala Desa Merasa Dijebak Pemkab Bekasi
Warta Kota/Muhammad Azzam
Warga Burangkeng memblokade akses masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi. 

Warga Desa Burangkeng melakukan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di wilayahnya. Mereka protes atas dampak buruk yang dirasakannya.

Untuk itu warga menuntut dibangun saluran air di permukiman warga, perbaikan akses jalan TPA, pemeliharaan serta TPA, dan diberikan uang kompensasi dari Pemkab Bekasi. Tetapi Pemkab Bekasi tidak bisa menyanggupi satu tuntutan warga yakni uang kompensasi bau dan menggantinya dengan pemberian kompensasi berupa penambahan dana desa.

"Kita kasih opsi penambahan dana desa untuk kegiatan kalau kompensasi uang kita tidak bisa penuhi. Nanti masuk ke kas desa untuk digunakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat padat karya atau badan usaha bersama," kata Asisten Daerah III Kabupaten Bekasi, Suhup, saat dihubungi, Minggu (17/3/2019).

Suhup menjelaskan adapun mekanisme pemberian penambahan dana desa melalui sumber dana APBD. Penambahan dana desa bisa melalui pertimbangan dikarenakan Desa Burangkeng menjadi desa satu-satunya yang terkena dampak sampah atau TPA.

Anak Buahnya Ditangkap KPK Bareng Rommy P3, Menteri Agama Ogah Beri Pendampingan Hukum

Ruang Kerja Menteri Agama Disegel KPK Terkait Romahurmuziy, Lukman Hakim Saifuddin Ogah Komentari

Senjata Pembantai Milik Brenton Tarrant Tipe AR 15 Bertuliskan Pengungsi Selamat Datang di Neraka

"Bisa, kan ada desa penghasil dan desa pasar itu kan Alokasi Dana Desa (ADD) nya gede ya dari desa lain. Nah sekarang itu Desa Burangkeng satu satunya yang terdampak bau," kata Suhup

Namun, Suhup tidak merinci dana untuk kegiatan yang masuk ke dana desa yang ditawarkan ke warga Desa Burangkeng.

"Ya nanti kita perhitungkan ada rumusannya itu, belum sampai kesana. Yang jelas semua aspirasi kegiatan kita akomodir termasuk kita tambah dana alokasi desa melalui sumber dana dari APBD," jelasnya.

Suhup menepis keraguan Kepala Desa Burangkeng atas kejelasan payung hukum pemberian dana desa tersebut.

"(Riskan) iya tidak, ya nanti kan desa ada audit. Ada BPK inspektorat, kalau mau menyalahi aturan kan ada kepolisian ada kejaksaan," kata Suhup.

Untuk kedepannya, kata Suhup, Pemkab akan melakukan pengelolaan sampah dengan profesional dengan memperhatian dampak lingkungan terhadap masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved