Anies Baswedan Menyerahkan LKPD 2018 ke BPK RI 15 Hari Sebelum Deadline

Pelaporan tanggung jawab atas APBD sebesar Rp 82,26 triliun serta pelaporan aset dengan nilai Rp 497,43 triliun.

Anies Baswedan Menyerahkan LKPD 2018 ke BPK RI 15 Hari Sebelum Deadline
Warta Kota/Anggie LP
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedandi BPK RI Jakarta Raya, Pancoran Jakarta Selatan. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jakarta Raya.

Anies Baswedan mengatakan, pelaporan tanggung jawab atas APBD sebesar Rp 82,26 triliun serta pelaporan aset dengan nilai Rp 497,43 triliun ini diserahkan 15 hari sebelum batas akhir yakni 31 Maret 2019.

Bahkan ia merasa bangga karena nilai aset DKI naik hingga Rp 32,83 triliun dibandingkan tahun sebelumnya 2017 lalu.

"Penyampaian laporan keuangan hari ini lebih awal dibandingkan deadline-nya . Deadline laporannya adalah akhir bulan Maret, yaitu 31 Maret," ujar Anies di kantor BPK Perwakilan Jakarta Raya, Pancoran Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2019).

Meskipun terbilang cepat, Anies mengaku ada beberapa kesulitan dalam menyelesaikan laporan tersebut. Terlebih mengenai pendataan aset yang sudah menjadi permasalahan panjang selama bertahun-tahun.

"Tim di DKI bekerja out siang malam untuk bisa menyelesaikan dengan baik khususnya pada aspek aset yang memang PR sudah menahun dan banyak pesan-pesan aset yang persoalannya sudah bertahun-tahun belum tuntas. Kemarin kita bekerja keras untuk bisa menuntaskan itu," ungkap Anies.

"Karena banyak persoalan yang sudah menahun jadi didalam praktek lapangan itu kita temukan struktur organisasi yang sudah berubah jadi SKPD nya sudah berubah, itu salah satu faktor kesulitannya," tambah Anies.

Ia pun berharap Pemprov DKI Jakarta bisa kembali meraih gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK pada tahun 2017 lalu.

"Tahun ini kita berikhtiar keras untuk bisa mempertahankan status opini WTP tersebut," harap Anies.

Diketahui opini ada empat yang pertama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion).

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved