Polemik Penutupan TPA Burangkeng Belum Temukan Titik Temu, Ini Saran Pengamat

Polemik Penutupan TPA Burangkeng Belum Temukan Titik Temu, warga meminta uang kompensasi. Ini Saran Pengamat!

Polemik Penutupan TPA Burangkeng Belum Temukan Titik Temu, Ini Saran Pengamat
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Warga Desa Burangkeng berjaga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Jumat (15/3/2019). 

Polemik Penutupan TPA Burangkeng Belum Temukan Titik Temu,  warga meminta uang kompensasi, Ini Saran Pengamat

POLEMIK penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi tidak menemukan titik temu.

Warga meminta perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan diberikannya uang kompensasi.

Namun, Pemkab Bekasi tak bisa memenuhi hal tersebut, dan hanya bisa memberikan kompensasi bentuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan tidak berbentuk uang.

Pemkab berasalan enggan memberikan uang kompensasi dikarenakan tidak ada aturan yang merinci soal itu.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy Dikabarkan Ditangkap KPK di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo

UPDATE TERKINI: Badai Matahari Terjadi Hari Ini, Bagaimana Pengaruh Terhadap Sinyal Handphone?

GOSIP Terbaru, Pedangdut Ini Bongkar Hubungan Syahrini dengan Pengusaha Kalimantan sebelum Menikah

Sedangkan warga menilai bentuk kompensasi infrastruktur, pendidikan, kesehatan sudah menjadi kewajiban Pemkab meskipun TPA tidak ada.

Menanggapi polemik tersebut, Pengamat Kebijakan Publik, Adi Susila mengatakan, pemerintah harus segera mencari jalan keluarnya, karena sampah sudah mulai menumpuk di rumah-rumah warga.

"Pemkab dan warga harus melakukan mediasi untuk mendengar keinginan warga dan apa yang dapat diberikan oleh Pemkab untuk warga," katanya saat dihubungi, Jumat (15/3/2019).

Menjawab soal tuntutan warga yang menginginkan uang kompensasi berbentuk uang, Adi menjelaskan, memang tidak ada aturan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 secara rinci memaparkan kompensasi bentuk uang.

Namun, jika itu memang keinginan warga, Pemkab Bekasi bisa mengakomodirnya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) soal pemberikan kompensasi berbentuk uang tersebut.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved