Pemkab Bekasi Batal Kerahkan Aparat ke Burangkeng, Tapi Tawarkan Hal ini Ini ke Warga Terdampak Bau

"Hasil pertimbangan, kita tahan dan tunda pembukaan paksa itu. Kita masih kedepankan cara persuasif,

Pemkab Bekasi Batal Kerahkan Aparat ke Burangkeng, Tapi Tawarkan Hal ini Ini ke Warga Terdampak Bau
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Warga Desa Burangkeng berjaga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Jumat (15/3). 

Pemerintah Kabupaten Bekasi tak jadi mengerahkan aparat untuk membuka paksa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Hal itu dikarenakan Pemkab tidak ingin terjadi keributan.

"Hasil pertimbangan, kita tahan dan tunda pembukaan paksa itu. Kita masih kedepankan cara persuasif, kita tawarkan opsi terakhir ke warga uang kompensasi itu masuk ke dalam alokasi dana desa," kata Suhup, Asisten Daerah III, Pemkab Bekasi, saat dikonfirmasi Jumat (15/3/2019).

Suhup menjelaskan opsi itu ditawarkan saat rapat bersama Camat, Kepala Desa Burangkeng dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

VIDEO: Mantan Presenter Termehek-mehek Mandala Shoji Gugat Undang-undang Pemilu

Senjata Pembantai Milik Brenton Tarrant Tipe AR 15 Bertuliskan Pengungsi Selamat Datang di Neraka

VIDEO: Nikita Mirzani Minta Nafkah dalam Jumlah Besar dari Anak Konglomerat

"Tadi kita engga ketemu warga, kita ketemu camat dan kepala desa, BPD. Hasilnya masih ada opsi, yang memungkinkan kita
tidak melanggar aturan. Karena dari kemarin kita kan wanti-wanti tidak mau melanggar aturan," jelasnya.

Opsi itu, lanjut Suhup, yakni akan memberikan uang kompensasi melalui alokasi dana desa.

"Nanti uangnya kita masukin (ke kas desa) hanya enggak ke masyarakatnya, tidak bisa diberikan secara tunai, tetap bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, bisa bentuk padat karya atau badan usaha bersama," ucapnya.

Ia menambahkan uang kompensasi itu tidak bisa diberikan langsung ke warga dikarenakan karena terbentur aturan dan belum ada Peraturan Daerah (Perda).

"Harus ada Perda dahulu, tapi Perda itu kan jangka panjang, karena butuh kajian. Kita mint warga buka terlebih dahulu sambil jalani proses itu tetap engga mau. Yasudah kita tawarkan opsi ini agar persoalan ini segera diselesaikan," ungkapnya.

Akan tetapi, kata Suhup, jika opsi yang ditawarkan tidak ditolak warga juga. Pihaknya tidak mempunyai jalan lain, selain membuka paksa TPA.

"Senin kita bakal rapat dan tawarkan opsi terakhir. Kita berharap mereka membuka TPA, kita si bisa saja membuka paksa. Tapi kita berharap jangan ada benturan. Kalau ditolak juga ya terpaksa kita lakukan pembukaan paksa. Mungkin deadline Senin besok," paparnya.

Sebelumnya, Senin (4/3/2019) ratusan warga Desa Burangkeng berunjuk rasa di depan TPA Burangkeng dengan menutup TPA. Truk sampah tidak diperbolehkan masuk dan ada aktivitas di TPA.

Kemenkominfo Larang Sebar Video Penembakan di Masjid Selandia Baru, Masih Nekat Dijerat UU ITE

VIDEO: Kapal Rumah Sakit KRI Semarang-594 Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok

VIDEO: Ketua P3 Rommy Ditangkap KPK, Begini Suasana Rumah Mewahnya di Batuampar Condet Jakarta Timur

Dalam menjawab tuntutan warga tersebut, Pemkab Bekasi telah tiga kali melakukan rapat bersama. Bahkan mengundang warga itu.

Terakhir, Rabu (13/3/2019) Pemkab Bekasi bertemu warga Desa Burangkeng atau Tim 17 pertemuan itu dilakukan di Kantor Sekda Kabupaten Bekasi. Dalam pertemuan itu, Pemkab Bekasi memutuskan tidak bisa memberikan kompensasi berupa uang kepada warga desa karena tidak diwajibkan dalam aturan yang berlaku.

Akibatnya, sampah menumpuk di sejumlah wilayah Kabuapaten Bekasi.

Sementara itu, tuntutan warga Desa Burangkeng antara lain, menuntut dibangun saluran air di permukiman warga, diberikan uang kompensasi dari Pemkab Bekasi, perbaikan akses jalan TPA, pemeliharaan serta pembenahan TPA, dan lainnya.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved