Enam Cara Anies Agar Laporan Keuangan Pemprov DKI Dapat Status Wajar Tanpa Pengecualian

Ia berharap dengan melapor tepat waktu, Pemprov DKI bisa kembali meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang diberikan oleh BPK pad

Enam Cara Anies Agar Laporan Keuangan Pemprov DKI Dapat Status Wajar Tanpa Pengecualian
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, 

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jakarta Raya.

Ia berharap dengan melapor tepat waktu, Pemprov DKI bisa kembali meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang diberikan oleh BPK pada tahun 2017 lalu.

"Tahun ini kita berikhtiar keras untuk bisa mempertahankan status opini WTP tersebut," ujar Anies di BPK, Pancoran Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2019).

Brenton Tarrant Pembantai di Selandia Baru Ternyata Pernah Bekerja Sebagai Pelatih Gym

Senjata Pembantai Milik Brenton Tarrant Tipe AR 15 Bertuliskan Pengungsi Selamat Datang di Neraka

Coba Googling, Media Asing Belum Sebut Brenton Penembak di Masjid New Zealand Sebagai Teroris

Adapun 6 langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk meraih Opini WTP, antara lain;

1. Pembenahan di sisi perencanaan dan penganggaran dengan menerapkan e-Planning dan e-Budgeting. Hal tersebut dilakukan agar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bisa dilaksanakan secara efesien, efektif dan akuntabel.

2. Pembenahan sistem administrasi pendapatan daerah. Melalui program non cash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan, bisa mewujudkan kemudahan pelayanan dan menjamin keakuratan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta mencegah terjadinya penyelewengan.

3. Pembenahan di sisi administrasi belanja daerah yaitu dengan melakukan penerapan kebijakan transaksi non tunai sehingga setiap aliran dana dapat ditelusuri melalui cash management system dan melakukan penerapan kebijakan revolving fund secara ketat dan penerapan sistem e-BKU (Buku Kas Umum) yang dikontrol melalui cash management sistem serta pelaksanaan jurnal dan tutup buku harian SKPD sehingga tutup buku dan posisi kas harian dapat dipantau secara real time.

4. Pembenahan di sisi administrasi penatausahaan aset daerah dengan melakukan inventarisasi aset SKPD/UKPD yang dilanjutkan dengan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah (SI-Aset) yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.

5. Pengembangan dan integrasi Sistem Pembayaran dan Pendapatan Pajak ke Kas Negara dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara untuk memastikan akurasi dan ketepatan pembayaran dan pelaporan pajak secara online dan realtime.

6. Mempercepat pelaksanaan atas tindak lanjut LHP BPK RI. (M16)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved