DPRD Kabupaten Bekasi Sebut Tidak Ada Langkah Nyata Pemkab Bekasi Terhadap Warga Burangkeng

Ia meminta agar Pemkab memiliki rencana utuh untuk menanggulangi permasalahan sampah di TPA Burangkeng.

DPRD Kabupaten Bekasi Sebut Tidak Ada Langkah Nyata Pemkab Bekasi Terhadap Warga Burangkeng
Warta Kota
Warga gembok akses masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi. 

 Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi seringkali dilakukan warga. Puncaknya penutupan kali ini berlangsung hingga hampir dua pekan.

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Romi Oktaviansah mengatakan tidak ada langkah nyata Pemkab Bekasi kepada warga Burangkeng yang terkenda dampak bau sampah.

Warga yang meminta perhatian lebih kepada Pemkab Bekasi hanya seperti angin berlalu saja.

"Soal TPA ini kan sudah terjadi lama, warga didekat TPA Burangkeng meminta perhatian, tapi perhatian yang diberikan Pemkab dinilai kurang," kata Romi, di Bekasi Jumat (15/3/2019).

Romi menjelaskan tensi protes warga soal TPA Burangkeng sempat terjadi pada tahun lalu. Bahkan lebih tinggi tensinya.

"Sudah berapa kali protes warga, tahun lalu sampai ada tembok yang dibongkar, kemudian truk sampah dibakar. Itu kenapa sekarang ramai lagi? Karena memang tidak ada langkah nyata yang berkesinambungan,” ujar Romi.

Ia meminta agar Pemkab memiliki rencana utuh untuk menanggulangi permasalahan sampah di TPA Burangkeng.

“Ini kan pengelolaan sampah berantakan, coba kalau sampah dikelola secara modern. Bisa jadi matapencaharian warga. Lebih baik lagi akomodir keinginan warga. Segera ambil keputusan jangan terlalu lama. Ini sampah sudah dimana-mana," paparnya.

Sebelumnya, Senin (4/3/2019) ratusan warga Desa Burangkeng berunjuk rasa di depan TPA Burangkeng dengan menutup TPA. Truk sampah tidak diperbolehkan masuk dan ada aktivitas di TPA.

TPA Burangkeng Tak Kunjung Dibuka, Plt Bupati Bekasi Siap Bertemu Warga

VIDEO: Usai Kickoff Pembangunan Stadion BMW, Anies Main Bola Bareng Alumni Persija dan Jakmania

VIDEO: Sepasang Kekasih Selundupkan Narkoba Happy Water dalam Minuman Kemasan

Dalam menjawab tuntutan warga tersebut, Pemkab Bekasi telah tiga kali melakukan rapat bersama. Bahkan mengundang warga itu.

Terakhir, Rabu (13/3/2019) Pemkab Bekasi bertemu warga Desa Burangkeng atau Tim 17 pertemuan itu dilakukan di Kantor Sekda Kabupaten Bekasi. Dalam pertemuan itu, Pemkab Bekasi memutuskan tidak bisa memberikan kompensasi berupa uang kepada warga desa karena tidak diwajibkan dalam aturan yang berlaku.

Akibatnya, sampah menumpuk di sejumlah wilayah Kabuapaten Bekasi.

Sementara itu, tuntutan warga Desa Burangkeng antara lain, menuntut dibangun saluran air di permukiman warga, diberikan uang kompensasi dari Pemkab Bekasi, perbaikan akses jalan TPA, pemeliharaan serta pembenahan TPA, dan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi terpaksa bakal mengerahkan aparat keamanan jika warga Desa Burangkeng dalam waktu dekat ini tidak membuka Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. (M18)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved