Anomali Proyek Infrastruktur Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jadi Sorotan BPKP

Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat terdampak proyek mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka sebelum pengerjaan proyek dimulai.

Anomali Proyek Infrastruktur Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jadi Sorotan BPKP
Warta Kota/Dwi Rizki
Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), Rusmin Effendy dalam Diskusi Publik. 

Walau disambut positif banyak pihak, pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo rupanya berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomi bangsa. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), Rusmin Effendy.

Pembangunan sejumlah infrastruktur selama empat tahun belakangan menurutnya belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama sektor industri manufaktur. 

Memang diakuinya, Indonesia tertinggal dalam ketersediaan infrastruktur dengan negara lain.

Alasan tersebut turut berimbas pada perkembangan ekonomi yang sulit tumbuh signifikan.

Pembiayaan proyek infrastruktur juga membebani Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang total utangnya melejit menjadi Rp Rp 805 triliun per September 2018. Sedangkan pada saat bersamaan, tidak sedikit proyek yang menurutnya, matang perencanaan.

"Ada 245 proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Total dana yang dibutuhkan tak tanggung-tanggung, mencapai Rp4.197 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp525 triliun diambil dari APBN," ungkapnya dalam Diskusi Publik Bertema 'Anomali Proyek Infrastruktur Pemerintah' di Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/3/2019). 

Namun, lanjutnya, anomali muncul setelah empat tahun festival proyek berjalan. Ekonomi disebutkannya tidak tumbuh signifikan, yakni sekitar lima persen. Industri manufaktur yang kerap menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia katanya justru melesu. 

Melesunya iklim investasi tersebut pun berimbas pada sumbangan industri manufaktur kepada PDB turun dari semula sebesar 20,25 persen pada Kuartal II tahun 2016 menjadi sebesar 19,93 persen pada Kuartal III tahun 2017. 

“Banyak target Pemerintah meleset. Pembangunan 65 bendungan yang digadang-gadang Pemerintah hanya selesai enam atau tujuh saja. Tol laut yang katanya bisa mempermurah biaya logistik, nyatanya malah menguntungkan perusahaan ekspedisi besar. Jalan tol yang katanya untuk logistik justru tarifnya memberatkan angkutan truk,” paparnya. 

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved