Tempat Pembuangan Sampah Akhir Burangkeng Ditutup Warga, Koaliasi Persampahan Nasional Bilang Begini

"Jadi kami sudah lama meminta ada pembenahan soal pengelolaan TPA Burangkeng. Selama ini pengeloaan tidak benar dan tanpa memperhatikan dampak sekitar

Tempat Pembuangan Sampah Akhir Burangkeng Ditutup Warga, Koaliasi Persampahan Nasional Bilang Begini
Warta Kota/Muhammad Azzam
Warga Burangkeng memblokade akses masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi. 

Koaliasi Persampahan Nasional (KPN) turut menanggapi polemik penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi. Pasalnya, penutupan itu membuat tumpukan sampah terjadi dimana-mana.

Bagong Suyoto, Ketua Umum Koalisi Persampahan Nasioan mengatakan pengelolaan sampah di TPA Burangkeng harus mematuhi mandat Undang-undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Kemudian Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, adan juga memperhatikan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

"Jadi kami sudah lama meminta ada pembenahan soal pengelolaan TPA Burangkeng. Selama ini pengeloaan tidak benar dan tanpa memperhatikan dampak sekitar. Sehingga saya rasa wajar ada tuntutan warga seperti itu hingga ada penutupan," kata Bagong di Bekasi, Senin (11/3/2019).

Ia mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi seharusnya memperhatikan akses jalan masuk, saluran air, pepohonan hingga kesehatan.

 Viral Penjelasan Vlogger Nas Daily Soal Jebakan Utang China, Kemenkeu Jawab Begini

VIDEO: Alasan Sebenarnya Reino Barack Mau Memperistri Syahrini Ternyata Bukan Sekadar Cinta

VIDEO: Update Evakuasi Kereta Anjlok, Pagi Ini Perlintasan Kebon Pedes Sudah Bisa Dilalui

"Ada dalam UU 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di pasal 25 dijelaskan soal kompensasi kepada orang yang terkena dampak adanya TPA. Pemerintah bisa berikan kompensasi itu tentunya, seperti pemulihan lingkungan hidup, pengobatan gratis maupun bentuk lagi, tapi tidak mesti bentuk uang," ungkapnya.

Namun, jika melihat fakta aksi yang saat ini dilakukan warga lanjut Bagong, tidak mewakili seluruh warga. Pasalnya, tim 17 ini saja terdiri dari orang-orang desa. Seharusnya tiap RW ada perwakilannya.

"Ini saya lihat hanya segelintiran orang saja, kalau serius harus semua warga menuntut. Seperti di warga Bantargebang saja lama itu 15 tahun, mereka ikuti proses dan yang bergerak memang warga keseluruhan," ucapnya.

Ia menilai aksi yang dilakukan ini sarat kepentingan tidak benar-benar tulus dan berasal dari aspirasi warga secara keseluruhan.

"Kalau Pemkab kami kritik atas buruk pengelolaan TPA Burangkeng. Soal aksi warga Burangkeng ini juga saya lihat hanya segelintir orang-orang desa aja. Ini ketagihan kayaknya pengen dapat, kan tahun-tahun lalu juga gitu. Segelintir itu dapat uang dan proyek selesai urusannya," paparnya. (M18)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved