Properti

Sabar, Mekanisme Pelaksanaan ASN Bergaji Rp 8 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Rp 300 Juta Masih Digodok

ASN bergaji Rp 8 juta kini diperbolehkan membeli rumah bersubsidi. Namun, pemerintah belum selesai mengatur teknis pelaksanaan kebijakan baru tersebut

Sabar, Mekanisme Pelaksanaan ASN Bergaji Rp 8 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Rp 300 Juta Masih Digodok
popeti
ilustrasi rumah bersubsidi 

Selain penghasilan penerima subsidi FLPP diubah menjadi Rp 8 juta per bulan, skema tersebut juga mengatur syarat rumah subsidi yang bisa dibiayai FLPP, yakni seharga Rp 300 juta dengan luas tanah 72 meter persegi.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih terus membahas skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP).

Terdapat perubahan batas maksimum penghasilan aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang bisa mendapatkan subsidi melalui FLPP.

Khalawi Abdul Hamid Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mengatakan, pemerintah masih menyusun mekanisme pelaksanaannya, serta membuat simulasi atas perubahan tersebut.

“Ini lagi disusun, itu kan untuk ASN dan TNI-Polri, nanti ada skema yang mungkin menaikkan. Peraturan Menteri (permen)-nya sedang diperbaiki. Lagi disimulasikan berapa kenaikannya,” ujar Khalawi, di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

ASN Bergaji Rp 8 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Meski Sudah Punya Rumah, Ini Syaratnya

Kini, ASN Bergaji Rp 8 Juta per Bulan Bisa Beli Rumah Subsidi Seharga Rp 300 Juta

ILUSTRASI rumah subsidi
ILUSTRASI rumah subsidi (Istimewa)

Sementara itu, seperti dikutip Wartakotalive.com dari Kompas.com, Heri Eko Purwanto Dirjen Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR menuturkan, skema baru FLPP sudah ada dan saat ini sedang dalam proses persetujuan terkait sumber dananya.

“Skema sudah ada, tinggal persetujuan antara lain terkait dengan sumber dana dari mana. Karena bisa saja dari FLPP, kemudian kemungkinan sumber lain, misalnya dari dana dukungan Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan seterusnya,” papar Heri.

Rp 8 juta per bulan

Seperti diberitakan, mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 26 Tahun 2016, penerima subsidi melalui skema FLPP adalah untuk golongan I dan II ASN dan anggota TNI-Polri dengan penghasilan dari Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per bulan.

Namun, sesuai rapat bersama Wakil Presiden pada Kamis (21/2/2019), batas maksimal penerima subsidi FLPP itu diubah menjadi Rp 8 juta per bulan.

Selain itu, skema tersebut juga mengatur syarat rumah subsidi yang bisa dibiayai FLPP, yakni seharga Rp 300 juta dengan luas tanah 72 meter persegi.

FLPP salurkan dana Rp 37,6 Triliun

ILUSTRASI Rumah subsidi
ILUSTRASI Rumah subsidi (Kompas.com/Dani Prabowo)

Menurut data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) hingga 1 Maret 2019, mulai dari 2010 sampai 2018, pihaknya mengklaim telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 37,6 triliun.

Direktur Utama PPDPP Budi Hartono mengatakan, dana sebanyak itu telah digunakan sejak tahun 2010 sampai awal tahun 2019 untuk pembiayaan total 586.882 rumah subsidi.

“Itu semua disalurkan untuk pembiayaan rumah subsidi, termasuk untuk masyarakat umum dan aparatur sipil negara (ASN),” ujar Budi Hartono di Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Dia merinci, anggaran yang disalurkan itu sebanyak Rp 868,3 miliar untuk 9,115 rumah subsidi, sedangkan pembiayaan pada 2018 sebanyak Rp 5,8 triliun untuk 57.939 rumah. (Erwin Hutapea)

Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved