Fraksi PPP DPRD DKI Setuju Saham Bir Dilepas

Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta yang menyatakan, mendukung penuh keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melepas saham PT Delta Djakarta.

Fraksi PPP DPRD DKI Setuju Saham Bir Dilepas
Warta Kota/Joko Supriyanto
Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin di sela-sela aksi demo di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (8/3). 
Menyusul aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah organisasi Islam berunjuk di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/3/2019). 
Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta pun menyatakan keputusan mereka. 
Salah satunya, Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta yang menyatakan mendukung penuh keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melepas saham PT Delta Djakarta.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Rendhika D Harsono.
Dirinya mengatakan, pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Alasannya bukan hanya soal alokasi dana investasi yang didapatkan dari hasil menjual saham, tetapi penjualan saham tersebut katanya sejalan dengan semangat pihaknya memperjuangkan RUU Anti Miras selama lima tahun belakangan. 
"Sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat, apalagi alasannya tidak lepas."
"Hal ini sesuai dengan semangat PPP untuk terus berjuang, menggolkan RUU Anti Miras selama lima tahun terakhir, tapi selalu gagal, diganjal fraksi lainnya di Senayan (DPR RI)," ungkapnya ditemui di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (8/3/2019) petang.
Terkait hal tersebut, walau bukan merupakan partai koalisi, PPP katanya akan mendukung keputusan Anies tersebut.
Apalagi, dijelaskan penjualan saham bir tidak mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak, tetapi lebih bermanfaat dalam pembangunan Ibu Kota.
"Penerimaan Pemprov DKI tidak hanya dari deviden perusahaan BUMD. Banyak cara yang lebih bermartabat untuk mendapatkan uang. Kami juga di Badan Anggaran, tahu benar dari mana saja dan apa yang bisa kita perbuat untuk memberikan kontribusi bagi Pemprov DKI Jakarta," jelasnya.
Maksiat
Ketua Media Center Perkumpulan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin dalam orasinya mengatakan,
 keuntungan Pemprov DKI Jakarta atas kepemilikan saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta tidak sampai Rp 50 miliar per tahun. 
Namun, dampak negatifnya sangat mengkhawatirkan, banyak terjadi perbuatan kriminal akibat pengaruh minuman keras.
Antara lain pemerkosaan, bahkan hingga pembunuhan.
Oleh karena itu, Novel menegaskan, penolakan sejumlah Fraksi Partai di DPRD terhadap kebijakan Gubernur Anies melepas saham di PT Delta Djakarta sangat tidak beralasan.
Dia bahkan menilai sejumlah Fraksi itu memiliki kepentingan membalas dendam atas kekalahanya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 lalu.
"Mereka merasa punya target besar bukan lagi melegalkan miras tapi menurunkan pemimpin muslim. Tidak terima atas kekalahan partai yang mendukung penista agama," kata Novel dalam orasinya di lokasi itu sesuai pantauan Warta Kota.
Serupa, Imam FPI DKI Jakarta Muchsin Alatas bahkan mendata satu per satu partai yang disebut menolak saham bir dilepas dari PT Delta Djakarta. Di antaranya yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura dan PPP. 
Muchsin mengingatkan, massa yang hadir untuk tidak memilih partai dan calon legislatif dari partai-partai itu pada pemilihan umum serentak 2019 nanti. 
"Jadi, hati-hati milih caleg," tegasnya.
Minta Dukungan
Seperti diketahui, sebelumnya, Gubernur Anies meminta warga DKI Jakarta untuk mereview para Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta pada pemilu serentak 2019 atas penolakannya terhadap pelepasan saham bir di PT Delta Djakarta. 
Menurutnya, sejak Mei 2018 lalu, pihaknya sudah menyampaikan kepada Dewan bahwa DKI memiliki dana sekitar Rp 1,2 triliun yang diparkir di perusahaan bir.
Di mana, apabila dilepas dan dialokasikan ke dalam pembangunan, dana Rp 1,2 triliun lebih sangat bermanfaat. 
Apalagi, pendapatan saham hanya sekitar Rp 38 miliar yang tidak berbeda jauh dengan pendapatan pajak dari tempat hiburan Alexis yang ditutup bebebrapa waktu lalu. 
"Jadi Alexis ditutup gak terasa tuh di jakarta. sekarang kalau ditutup maka kita dapat uang Rp 1,2 triliun."
"Jika kita menunggu dari defiden untuk sampe angka Rp 1,2 triliun itu perlu waktu sampai 40 tahun," jelas Anies. 
 
"Kita harap dewan akan menyetujui, dan dewan pertanggungjawabkan pada rakyat karena mereka adalah wakil rakyat saya rasa Jakarta lebuh butuh air bersih bukan air beralkohol itu kebutuhan Jakarta hari ini," tegasnya.
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved