Habib Muannas Soroti Polemik Penutupan TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi

Pengacara Kondang Habib Muannas ikut menyoroti aksi penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi oleh warga setempat.

Habib Muannas Soroti Polemik Penutupan TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi
Warta Kota/Muhammad Azzam
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi masih tidak ada aktivitas pembuangan sampah, pada Selasa (5/3/2019). 

Laporan Wartawan Warta Kota, Muhammad Azzam

BEKASI, WARTA KOTA -- Pengacara Kondang Habib Muannas ikut menyoroti aksi penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi oleh warga setempat.

Ia menyebut tidak akan terjadi penutupan jika Pemerintah Kabupaten Bekasi memperhatikan warganya soal kompensasi yang selama ini diinginkan warga setempat.

"Kompensasi itu wajib karena sudah diatur dalam undang-undang. Pemkab Bekasi dapat dituntut warga kalau tidak memenuhi kompensasi tersebut,"kata Habib Muannas yang juga Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di Bekasi Rabu (6/3/2019).

Habib Muannas menjelaskan warga berhak mendapatkan kompensasi sesuai Undang-Undang (UU) nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

"Dalam pasal 25 itu sudah jelas disebutkan Pemerintah Daerah harus memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan penanganan sampah di TPA Burangkeng itu,"kata Habib Muannas.

Muannas mengatakan ada empat point bentuk kompensasi yang diberikan yaitu relokasi, pemulihan lingkungan, fasilitas kesehatan dan kompensasi dalam bentuk lain.

"Hampir 23 tahun warga Desa Burangkeng tidak mendapatkan kompensasi dan tidak dipedulikan oleh Pemkab. Wajar jika mereka kecewa dengan pemerintah,"katanya.

Apalagi kata Habib wilayah TPA Burangkeng tidak jauh dengan TPA Bantar Gerbang dan Sumur Batu di Kota Bekasi.

"Di Kota Bekasi dapat kompensasi sedangkan warga Burangkeng tidak. Ini artinya Pemkab Bekasi tidak peduli,"paparnya.

Muannas yakin dengan APBD yang mencapai enam triliun, Pemkab Bekasi dapat mencari solusi agar warga tidak merasa dirugikan.

"Jika Kepala Daerah dalam hal ini Bupati mau serius ini ada solusi, karena harus keroyokan antar dinas. Jangan ini dibiarkan, karena bisa membuat penumpukan sampah dimana-dimana," paparnya.

Sebelumnya, warga Desa Burangkeng melakukan penutupan TPA Burangkeng pada Senin (4/3/2019) lalu.

Kini TPA tersebut belum juga dibuka dikarenakan belum ada kesepakatan dan komitmen Pemkab Bekasi soal tuntutan warga.

Perwakilan warga Tim 17 atau Tim Penerima dan Penyampaian Aspirasi Warga Desa Burangkeng menolak menghadiri rapat bersama yang bakal dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (M18)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved