TPA Burangkeng Masih Ditutup, Pemkab Bekasi Minta Kebaikan Warga

Dodi Agus Suprianto meminta warga Desa Burangkeng berbaik hati untuk bisa membuka kembali Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Burangkeng.

TPA Burangkeng Masih Ditutup, Pemkab Bekasi Minta Kebaikan Warga
Warta Kota/Muhammad Azzam
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng Kabupaten Bekasi. 

Laporan Wartawan Warta Kota, Muhammad Azzam

BEKASI, WARTA KOTA -- Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dodi Agus Suprianto meminta warga Desa Burangkeng berbaik hati untuk bisa membuka kembali Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Burangkeng.

Pasalnya, jika penutupan TPA itu berlangsung lama membuat banyaknya tumpukan sampah diberbagai pemukiman yang terabaikan.

"Kita minta kearifan dari warganya. Sampah bakal numpuk dan terbengkalai jika TPA tidak dibuka-buka. Kita enggak ada pengalihan, kita enggak ada solusi mau dikemanakan sampah-sampah yang ada. TPA-nya hanya satu-satunya di Burangkeng," ujar Dodi, saat dikonfirmasi, Selasa (5/3/2019).

Dodi menjelaskan mendukung usulan dan aspiras warga Desa Burangkeng tersebut. Namun, ada proses dan aturan yang harus dijalankan.

"Usulan dan permintaan mereka kan sudah diterima dan bakal dilakukan rapat bersama. Ini juga mereka baru kali ini kirim surat resmi soal kompensasi itu sebelumnya hanya teriak-teriak saja," kata Dodi.

Kabupaten Bekasi Darurat Sampah Usai TPA Burangkeng Ditutup Warga

Sampah di Pasar Setu Menumpuk Gara-gara TPA Burangkeng Ditutup, Pedagang Ngeluh Bau Menyengat

TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi Ditutup, Sopir dan Kernet Truk Sampah Pilih Mancing dan Jadi Kuli

Ditutup Warga, TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi Masih Belum Ada Aktivitas Pembuangan Sampah

Dodi meminta warga Desa Burangkeng mencontoh Desa Taman Rahayu soal pengajuan kompensasi. Desa Taman Rahayu juga mengalami masalah yang serupa dengan Desa Burangkeng, yakni terdampak bau, hanya saja Taman Rahayu terdampak TPST Bantar Gebang

Ada proses yang dijalankan warga bersama perangkat desa. Mereka berjuag secara struktural dan prosedural, mulai dari surat resmi ke Dinas Lingkungan Hidup, hingga pendataan warga yang terdampak.

"Jadi mereka saat datang lengkap, surat resmi pengajuan kompensasinya sama data warga yang terdampak dan juga kompensasi yang mereka inginkan. Kalau seperti itu kan enak rapat duduk bersamanya, kita berjuang bersama-sama," ungkapnya.

Ia mengungkapkan soal dana kompensasi dirinya juga setuju. Pasalnya, itu diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

"Soal kompensasi kan dijelaskan di Pasal 25 dalam UU Nomor 18 Tahun 2008, memang itu keharusan yang mereka terima. Tapi selama ini mereka kan hanya teriak di dalam saja, tidak secara resmi ajukan itu, ayo bersama-sama agar momentum mereka demo ini dijadikan untuk kita melaksanakan apa yang menjadi tuntutan mereka," paparnya. (M18)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved