Dana Talangan Belum Dibayar, LMAN Seharusnya Dapat Melakukan Pembebasan Sejak Awal

Badan Pengatur Jalan Tol menyatakan idealnya pembebasan tanah proyek Proyek Strategi Nasional dilakukan oleh LMAN sejak awal.

WARTA KOTA, PALMERAH-- Pelaku usaha jalan tol atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menanti penggantian dana talangan jalan tol dari pemerintah secepatnya untuk segera menuntaskan sejumlah proyek nasional jalan tol.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ( BPJT) Danang Parikesit memastikan akan mendorong percepatan pelunasan dana talangan badan usaha jalan tol (BUJT) yang belum dibayarkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Danang mengatakan, proses pembebasan seharusnya dapat dilakukan LMAN sejak awal.

• Jadwal Misa Rabu Abu 6 Maret 2019 di Jakarta dan Sekitarnya

Proses sejak awal itu terutama untuk proyek-proyek yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan demikian, BUJT tak perlu bingung untuk menalangi terlebih dahulu pembebasan lahan yang diperlukan.

"Idealnya pembebasan tanah proyek PSN dilakukan oleh LMAN sejak awal, sehingga tidak diperlukan dana talangan," Danang.

Oleh karena itu, BPJT akan mendorong pencepatan pembayaran dana talangan melalui penyederhanaan proses.

• Benarkah Harga Asli Samsung Galaxy S10 Plus Hanya Rp 6 Jutaan?

Menurut Danang, prosedur yang berlaku sekarang yaitu dana talangan dapat dibayarkan setelah LMAN melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan BUJT melalui BPJT.

Verifikasi tersebut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itulah yang pada akhirnya membuat proses pembayaran dana talangan berjalan cukup lama.

"Kalau prosesnya melalui verifikasi BPKP dan review internal LMAN, dan kalau semuanya berjalan lancar, LMAN akan membayarkan," kata Danang.

Untuk diketahui, sejak 13 Oktober 2018 hingga 18 Januari 2019 BUJT telah membayar 7.934 bidang lahan.

• Agar Generasi Milenial Tertarik Investasi Kripto, Bisa Cek Data Kapitalisasi Pasar Kripto

Sebelumnya, Direktur Utama PT Waskita Toll Road (WTR) Herwidiakto mengatakan, lambannya pencairan dana talangan berpotensi mengganggu keuangan perseroan. Karena itu, ia berharap, pemerintah dapat segera melunasinya.

"Jelas mengganggu karena awal jalan tol beroperasi pasti tekor. Harus ada top up dari pemegang saham," kata Herwidiakto dikutip Kontan, Minggu (3/3/2019).

Sejauh ini, Waskita Toll Road telah menalangi pembebasan lahan Rp 6,3 triliun.