Pemilu 2019

Pemilu 2019 Polisi Awasi Tempat Ibadah Dijadikan Tempat Kampanye dan Ujaran Kebencian

Polresta Depok mewanti-wanti agar tempat ibadah tidak dijadikan tempat untuk berkampanye jelang Pemilu serentak 2019, 17 April yang akan datang.

Pemilu 2019 Polisi Awasi Tempat Ibadah Dijadikan Tempat Kampanye dan Ujaran Kebencian
Warta Kota/Gopis Simatupang
Deklarasi Pemilu Damai 2019 di Polresta Depok, Selasa (26/2/2019). Polresta Depok mewanti-wanti agar tempat ibadah tidak dijadikan tempat untuk berkampanye jelang Pemilu serentak 2019. 

Pemilu 2019 Polisi Awasi Tempat Ibadah Dijadikan Tempat Kampanye dan Ujaran Kebencian. Tempat ibadah dilarang untuk menyampaikan kabar bohong alias hoaks.

POLRESTA Depok mewanti-wanti agar tempat ibadah tidak dijadikan tempat untuk berkampanye jelang Pemilu serentak 2019, 17 April yang akan datang.

Selain itu, setiap orang juga dilarang memanfaatkan tempat ibadah untuk menyampaikan ujaran kebencian dan kabar bohong alias hoaks.

Kapolresta Depok Komisaris Besar Didik Sugiarto, mengingatkan, setiap pihak yang memanfaatkan tempat ibadah agama apapun untuk berkampanye, menyuarakan ujaran kebencian, hingga kabar bohong, akan berurusan dengan hukum.

"Karena ini selain sudah diatur di dalam Undang-undang, ketika ini (kampanye, ujaran kebencian, dan menyampaikan hoaks di tempat ibadah) dilakukan, ada konstruksi hukumnya. Maka dari jauh hari kami memberikan imbauan untuk ini tidak dilakukan," ujar Didik dalam Deklarasi Pemilu Damai 2019 di Polresta Depok, Selasa (26/2/2019).

Penampilan Terbaru Puput Nastiti Sepulang Liburan Bersama Ahok Menjadi Sorotan

Simak Rincian Gaji CPNS Baru, Tunjangan dan Kenaikkan Gaji Untuk PNS Terbaru 2019

Jelang Pernikahan Syahrini-Reino Barack: Ini Gaun Nikah Syahrini Dari Desainer Kondang Tanah Air

Untuk mencegah hal itu terjadi, Didik berharap seluruh pemuka agama dan pimpinan partai politik terus mengingatkan masyarakat agar tempat ibadah tidak dijadikan sarana kampanye partai politik, menyampaikan ujaran kebencian, berita hoax, hingga penyebaran paham radikalisme.

"Nanti kalaupun ditemukan pelanggaran itu akan masuk di dalam Sentra Gakkumdu. Di situ akan dianalisa, apa ada peristiwa pidana atau tidak," bilang Didik.

"Ini untuk mengurangi kerawanan yang terjadi. Seperti yang disampaikan Wakil Wali Kota tadi, Depok ini Kota heterogen. Sehingga harus saling menghargai dan mengikuti aturan hukum yang sudah ada," katanya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi isu teror jelang Pemilu yang akan datang, Didik menjamin jajaran Polresta Depok bersama Kodim 0508/Depok akan mengawal seluruh tahapan Pemilu agar tetap aman, tertib, dan konfusif.

"Yang jelas saat ini jumlah TPS ini ada 5.775. Untuk pengamanan nanti kita sebar di TPS. Selain itu juga nanti kita siapkan personel di tingkat Kecamatan dan di titik yang dimungkinkan ada titik kerawanan," kata Didik.

"Artinya, TNI-Polri menjamin keamanan penyelenggaraan Pemilu. Kita berupaya pesta demokrasi ini kita laksanakan dengan cara bergembira. Menyampaikan hak konstitusionalnya dengan terjamin oleh Undang-undang," ucapnya.

Dia juga menjamin anggota Polresta Depok akan bersikap netral selama tahapan Pemilu 2019.

Polisi yang kedapatan tak netral akan mendapat sanksi tegas. (gps)

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved