Properti

ASN Bergaji Rp 8 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi, Teknis Pelaksanaannya Masih Disusun

BATAS maksimum penghasilan penerima bantuan subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinaikkan.

ASN Bergaji Rp 8 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi, Teknis Pelaksanaannya Masih Disusun
Istimewa
ILUSTRASI Rumah tapak subsidi. 

Dengan skema yang baru, ASN berpenghasilan maksimal Rp 8 juta juga bisa menikmati subsidi KPR FLPP ini untuk rumah seharga Rp 300 juta.

BATAS maksimum penghasilan penerima bantuan subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinaikkan.

Bila sebelumnya batas penerima bantuan subsidi KPR FLPP yang diatur Rp 4 juta untuk hunian tapak dan Rp 7 juta untuk apartemen, kini diatur batas maksimum menjadi Rp 8 juta per bulan.

Keputusan itu diambil saat Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terkait skema pembiayaan KPR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

"(Itu) Keputusan hasil rapat yang dipimpin Bapak Wapres kemarin," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Heri Eko Purwanto kepada Kompas.com, Jumat (22/2/2019).

Kini, ASN Bergaji Rp 8 Juta per Bulan Bisa Beli Rumah Subsidi Seharga Rp 300 Juta

Harga Rumah Subsidi Naik, REI Tidak Kuatir Permintaan Akan Turun

Kendati demikian, Eko mengaku, belum bisa merinci perubahan aturan yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 26 Tahun 2016 itu.

Sebab, saat ini pihaknya masih menyusun bagaimana nantinya mekanisme pelaksanaan hingga syarat rumah subsidi yang bisa dibiayai FLPP.

"Maaf, beri waktu kami tuntaskan kesiapan teknis pasca-rapat kemarin," kata dia.

Luas tanah 72 meter persegi

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 26 Tahun 2016 ditetapkan, bahwa penerima subsidi melalui skema FLPP adalah hanya Golongan I dan II ASN/TNI/Polri dengan penghasilan Rp 4 juta hingga maksimal Rp 7 juta per bulan.

Dengan skema yang baru, ASN berpenghasilan maksimal Rp 8 juta juga bisa menikmati subsidi KPR FLPP ini.

Selain perubahan batas maksimum penghasilan, skema terbaru yang telah dibahas sejak tahun 2018 lalu juga mengatur syarat rumah subsidi yang bisa dibiayai FLPP yakni seharga Rp 300 juta dengan luas tanah 72 meter persegi.

Sebagai informasi, merujuk data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), sejak 2010 hingga 2018, pemerintah telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp 35,7 triliun untuk rumah sebanyak 566.000 unit.

Adapun dana FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dialokasikan untuk tahun 2019 meningkat menjadi Rp 7,1 triliun untuk membiayai pembangunan 68.000 unit rumah. (Dani Prabowo) 

Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved