Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Mediasi Pengelola Rusun Bermasalah

Dikeluarkannya Pergub ini untuk mengatur pengelolaan Rusun agar tidak menimbulkan kesenjangan ataupun kericuhan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Mediasi Pengelola Rusun Bermasalah
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Kepala Seksi Pembinaan Penghunian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Ledy Natalia. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Anggie Lianda Putri

GAMBIR, WARTA KOTA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta sedang gencar menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun (Rusun) Milik ataupun bangunan vertikal seperti apartemen di Ibu Kota.

Dikeluarkannya Pergub ini untuk mengatur pengelolaan Rusun agar tidak menimbulkan kesenjangan ataupun kericuhan.

Salah satunya contohnya baru saja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI melakukan mediasi terhadap dua kubu yang mengklaim sebagai pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang sah dari Apartemen Puri Imperium.

Kepala Seksi Pembinaan Penghunian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Ledy Natalia menyayangkan usai mediasi, belum juga tercapai kesimpulan atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

"Kalau pertemuan hari ini tadi sudah jelas ya. Jadi memang pertemuan hari ini kita tidak akan menyimpulkan apa pun," ujar Ledy di Kantornya, Kamis (21/2/2019).

Selanjutnya ia akan melakukan pengecekan atas dokumen yang dimiliki kedua kubu yang saat ini sama-sama mengklaim menjadi pengurus resmi.

"Dinas Perumahan akan melakukan dulu pengecekan dokumen-dokumen, karena memang kedua belah pihak ini sama-sama melakukan rapat, dan dua-duanya mengajukan permohonan. Nah kita akan nilai dulu nih mana yang sudah sesuai dengan Permen dan Pergub, itu mungkin yang akan kita usulkan untuk bisa dilanjutkan. Tapi kan belum final," kata Ledy.

Lanjut Ledy, setelah dilakukan pengecekan dokumen, pihaknya akan melakukan rapat untuk mengambil keputusan.

"Saya harus mengecek dulu, kemudian apa saja yang sudah mereka lalui. Nanti kita akan menilai itu dalam rapat. Tentunya kan di dalam Pergub ada Tim Penyelesaian Permasalahan, nah itu nanti yang akan memutuskan hal tersebut," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved