Demi Parkir Gratisan di Gedung DPRD DKI, Anak Buah Anies Baswedan Bikin Stiker Palsu

Apabila ada stiker yang mencurigakan, tak segan-segan petugas mencopot atau merobek stiker yang diduga palsu itu.

Demi Parkir Gratisan di Gedung DPRD DKI, Anak Buah Anies Baswedan Bikin Stiker Palsu
WARTA KOTA/ANGGIE LIANDA PUTRI
Stiker parkir kendaraan di Gedung DPRD DKI Jakarta. 

PETUGAS keamanan parkiran Gedung DPRD DKI mengeluhkan banyaknya anak buah Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov, yang memalsukan stiker kendaraan.

Hal tersebut dilakukan para PNS agar tetap bisa parkir secara gratis di gedung anggota dewan. Sebab, Balai Kota DKI tidak memiliki lahan parkir untuk para pegawainya.

Untuk mengantisipasi membeludaknya kendaraan dengan stiker palsu, para petugas keamanan melakukan sweeping, terutama di area parkir motor.

Gusti Randa Bilang Status Tersangka Joko Driyono Tak Terkait Kasus Pengaturan Skor, Ini Kata Polisi

Apabila ada stiker parkir yang mencurigakan, tak segan-segan petugas mencopot atau merobek stiker yang diduga palsu itu.

"Yang dirobek berarti palsu, soalnya kemarin banyak yang palsu-palsu," ujar salah satu petugas di gate parkir, Senin (18/2/2019).

Sayangnya, petugas mengaku cukup sulit membedakan stiker yang asli dengan yang palsu, sehingga beberapa stiker asli pun ikut dicopot petugas.

89 Tahun Berdiri, Baru Kali Ini Ketua Umum PSSI Jadi Tersangka

"Susah bedainnya, soalnya hampir sama. Kalau memang kemarin ikut terobek, bisa lapor dengan menyerahkan kartu anggota ke Sekwan (Sekretaris Dewan) untuk dibuatkan lagi," ungkap petugas.

Peraturan ini sudah berlaku sejak 14 Januari 2019 lalu, di mana hanya para pegawai DPRD, anggota dewan, dan tamu DPRD saja yang diperbolehkan parkir.

Sedangkan  para pegawai Pemprov DKI Jakarta disarankan menggunakan angkutan umum atau memarkirkan kendarannya di IRTI Monas.

Namun, mereka enggan karena tarif parkir sudah tidak bersubsidi lagi. Kini, parkir kendaraan di IRTI untuk motor dikenakan Rp 352.000 yang sebelumnya Rp 22.000 per bulan. Sedangkan, untuk mobil kini dikenakan Rp 550.000 yang sebelumnya Rp 66.000 per bulan. (*)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved