Pejabat yang Lebih dari 3 Tahun Ada di Posisinya Dianjurkan Sebaiknya Dirotasi

Mutasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 821.2/SK/571/II/BKPSDM/2019.

Pejabat yang Lebih dari 3 Tahun Ada di Posisinya Dianjurkan Sebaiknya Dirotasi
Warta Kota/Gopis Simatupang
Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad melakukan mutasi terhadap empat pejabat setara kepala dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. 

Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad melakukan mutasi terhadap empat pejabat setara kepala dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Pelantikan para pejabat yang dirotasi dilakukan di Balai Kota Depok, Rabu (13/02/2019).

Mutasi ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 821.2/SK/571/II/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.

Adapun empat ASN yang dimutasi sendiri adalah Farah Mulyati dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Depok menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Administrasi dan Pemerintahan.

Kemudian, Achmad Kafrawi yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, menjadi Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok.

Selanjutnya, Diah Sadiah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok kini ditempatkan sebagai Kepala DKPPP.

Terakhir, Manto Djorghi yang kemarin duduk di kursi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, mengambilalih posisi Diah sebagai Kepala Disnaker.

Untuk sementara, jabatan Kepala DPUPR dan Kepala Dinas Sosial akan diemban oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Pemerintah Kota Depok akan melakukan lelang dengan seizin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mencari dua orang pengisi kursi pimpinan yang lowong.

"Kan yang kosong itu kan sebenarnya staf ahli dan asisten yang kosong. Kalau staf ahli dan asisten itu sebenarnya boleh (dilelang), tapi kurang wajar untuk dilakukan pelelangan, karena itu bukan dinas teknis, sekedar perbantuan wali kota," ujar Idris di Balaikota Depok, Kamis (14/2/2019).

Idris menyampaikan, mutasi ini juga dilakukan karena pejabat yang telah duduk di posisinya selama lebih dari tiga tahun sebaiknya dirotasi ke bidang lain. Selain demi penyegaran dan menambah wawasan baru, hal itu juga sesuai ketentuan Undang-Undang (UU).

"Ini sesuai ketentuan perundangan dan juga ketentuan etika, sehingga kita lakukan mutasi disesuaikan dengan kompetensinya. Selain itu, rotasi dan mutasi ini sesuai hasil evaluasi Baperjakat," bilang Idris.

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved