Industri Sesalkan UMP Sebesar Rp 3,9 Juta, Anies Bilang Makanya Kalau Diundang Itu Datang

Dirinya menyebut bahwa pihak industri tidak kooperatif dalam merampungkan masalah.

Industri Sesalkan UMP Sebesar Rp 3,9 Juta, Anies Bilang Makanya Kalau Diundang Itu Datang
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan memandang enteng keluhan yang disampaikan pihak industri terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Dirinya menyebut bahwa pihak industri tidak kooperatif dalam merampungkan masalah.

Lagi pula, UMP tahun 2019 sebesar Rp 3,9 juta per bulan menurutnya, sangat adil bagi para pekerja.

Terlebih, merujuk azas keadilan yang harus menyentuh kalangan pekerja sebagai penggerak ekonomi.

"Ini untuk keadilan. Agar dalam menikmati keuntungan yang diperoleh tidak hanya perusahaan yang bisa menikmatinya tetapi juga tenaga kerja," ujar Anies Rasyid Baswedan kepada wartawan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (14/2/2019).

Pendapat tersebut diakuinya sangat beralasan. Sebab, pembahasan UMP 2019, termasuk Upah Minimum Sektoral Pekerja (UMSP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut melibatkan seluruh pihak.

Hanya saja, pihak industri atau perusahaan sebagian memilih tidak hadir dalam pembahasan. Sehingga keputusan mutlak didapatkan tanpa persetujuan pihak yang tidak hadir dan harus dilaksanakan.

"Makanya kalau diundang itu datang. Kita punya bukti kok sudah kita undang semuanya," kata Anies.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP tahun 2019 sebesar Rp 3,9 juta per bulan pada Rabu (23/1/2019) lalu.

Besaran UMSP tersebut naik lima persen hingga delapan persen dari nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebelumnya.

Kenaikan UMP tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2019 tentang UMSP DKI Jakarta tahun 2019 yang mengatur tingkat upah untuk 11 sektor industri dengan 80 sub sektor lain di dalamnya.

Namun, kenaikan tersebut disesalkan pihak industri yang menganggap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved