Guru Besar Hukum Pidana Sebut Hasil Perekaman yang Diedit Tak Bisa Jadi Alat Bukti Persidangan

Hasil perekaman yang diduga telah dilakukan pengeditan, dinilai tak bisa dijadikan sebagai alat bukti persidangan.

Guru Besar Hukum Pidana Sebut Hasil Perekaman yang Diedit Tak Bisa Jadi Alat Bukti Persidangan
istimewa
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Prof Dr Said Karim saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan pengacara Lucas Lowidenski, di PN Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019) 

Hasil perekaman yang diduga telah dilakukan pengeditan, dinilai tak bisa dijadikan sebagai alat bukti persidangan.

Pasalnya, dengan adanya pengeditan, alat bukti itu tidak lagi dalam kondisi semula.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Said Karim saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan pengacara Lucas Lowidenski.

Pengacara itu sebelumnya didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

"Menyangkut masalah hasil perekaman yang diduga dilakukan pengeditan sehingga tidak lagi seperti kondisi semula dari yang sebenarnya rangkaian kejadian percakapan, maka sesuai ahli keterangan forensik maka itu tidak bisa dijadikan alat bukti," kata Prof Dr Said melalui pesan tertulis yang disampaikan dalam sidang lanjutan pengacara Lucas Lowidenski di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

Menurut Prof Said, dari kesaksian yang diberikannya dalam persidangan, terdapat hal-hal yang dibutuhkan pengkajian yang lebih mendalam.

Salah satunya ketika ia diminta memberi masukan, dapatkah suatu hasil penyadapan pada perkara orang lain kemudian digunakan pula pada orang-orang tertentu. "Saat ditanya itu saya berpendapat tidak boleh," ujarnya.

Dari semua masukan yang diberikan, sambung Prof Said, pada prinsipnya, ia menekankan bahwa bukti yang diajukan ke dalam pengadilan sebagai alat bukti, tentu harus didasarkan perolehannya yang sah.

Hal itu juga mengacu atas ketentuan hukum aturan negara UU No. 28 tahun 1981 tentang KUHP. "Bukti itu merupakan relevan dapat membuktikan terjadinya atau tidak sebuah tindak pidana," ungkapnya.

Meski begitu, Prof Said mengaku, dari semua masukan uang diberikan sebagai saksi ahli, pada akhirnya majelis hakim yang berwenang untuk menilai.

Intinya, semua keterangan ahli dalam perkara ini guna membuktikan suatu kebenaran yang sesungguhnya.

"Saya sendiri berharap masukan yang diberikan bisa membantu proses persidangan yang berjalan hingga saat ini," tandasnya.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved