Penganiayaan Pegawai KPK

IPW Minta Polisi Utamakan Usut Tuntas Penganiayaan Pegawai KPK

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengungkapkan efek saling lapor antara pihak KPK dan Pemprov Papua.

IPW Minta Polisi Utamakan Usut Tuntas Penganiayaan Pegawai KPK
Kompas.com
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane. 

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengungkapkan efek saling lapor antara pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemprov Papua.

Neta S Pane hal itu terjadi akibat kurang cepatnya polisi memproses kasus dugaan penganiayaan terhadap pegawai KPK yang terjadi di Hotel Borobodur, Sabtu (2/2/2019) lalu.

Sehingga kata Neta S Pane mengatakan, pihak terduga pelaku penganiayaan atau lawannya melihat ada celah untuk melakukan perlawanan dengan cara melakukan lapor balik.

"Secara hukum, setiap orang punya hak untuk melaporkan orang lain. Akan tetapi dlm kasus ini yang ditunggu masyarakat adalah bagaimana polisi bisa tampil profesional dalam memproses kasusnya," jelas Neta S Pane, Rabu (13/2/2019)

"Itu artinya, polisi tidak bisa serta merta memproses laporan kedua pihak tersebut," lanjutnya.

Mahfud MD Nilai Puisi Doa yang Ditukar Karya Fadli Zon Tak Salah dari Segi Hukum

Ini Tujuan Kuasa Hukum Pemprov Papua Menemui Penyidik Polda Metro Jaya

Ini Penyebab Abdurrahman Suhaimi Terpental dari Bursa Cawagub DKI

Sebab, kasus pertama, yakni laporan dugaan pengeroyokan dan penganiayaan lah yang lebih dulu muncul dan ancaman hukumannya lebih berat yakni di atas 5 tahun penjara.

"Sehingga polisi itu harus bekerja cepat mengusutnya. Jika sudah ada visum dan ada alat bukti serta saksi, polisi harusnya segera menangkap dan menahan semua pihak yang terlibat dalam melakukan penganiayaan itu," ujar Neta.

Namun sebaliknya tambah Neta, jika tidak terbukti, polisi mesti segera menutup kasus itu.

"Dan memberi peluang pihak terlapor menggugat balik pihak pelapor dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Dalam kasus ini yang perlu dicermati adalah semangat pemberantasan korupsi yang harus didukung semua pihak," katanya.

Kebetulan kata Neta, KPK mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan korupsi oleh pejabat Pemprov Papua.

VIDEO: Sudah Bisa Buat Mancing, Kualitas Air Kali Inlet Sunter Membaik karena Eceng Gondok

Sandra Dewi Panik Anaknya Raphael Moeis Alami Diare

VIDEO: Bandingkan dengan Pilpres 2009, Fadli Zon Sebut Jokowi Sudah Kalah

Hal itu menjadi tugas KPK mengirim stafnya untuk menginvestigasi dan menyelidiki laporan saat rapat anggaran digelar di Hotel Borobudir.

"Jika ada pihak yang menghalang-halangi upaya KPK menyelidiki dugaan kasus korupsi, maka pihak tersebut bisa diproses hukum. Jadi dalam kasus saling lapor ini, polisi harus mengutamakan mengungkap kasus penganiayaan staf KPK dahulu," kata Neta.

Selain itu katanya polisi harus memproses hukum pihak yang menghalang-halangi penanganan dugaan kasus korupsi.

"Dalam kasus ini, kebetulan saat itu ada pihak yang mengamankan staf KPK dan memeriksanya, sebelum dugaan penganiayaan terjadi," kata Neta.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved